Wondama, Reportsepapua.co.id- Peningkatan ekonomi keluarga sangat penting untuk di tingkatkan, selain demi kemakmuran rakyat tetapi akan otomatis membantu pemerintah dalam memberantas stunting di Kabupaten Teluk Wondama.
hal ini disampaikan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Martha N.O. Keymans, kepda reportasepapua.co.id, di wasior, ketika menghadiri Workshop BP3OKP RI dengan MRP, Forkopimda, dan Masyarakat Provinsi Papua Barat, pekan lalu.
Menurut Kaymans dana Otsus jilid II kali ini, harus benar-benar memberdayakan perempuan Asli Papua terutama perempuan Wondama. Sebagai perwakilan perempuan dari lembaga kultur Papua, Kaymans mengaku akan mengawal persentasi otsus yang di kucurkan baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat kampung terutama dana otsus untuk pemberdayaan perempuan.
Pengawasan dana otsus di pandang perlu, karena pemberdayaan perempuan Papua harus di perhatikan secara serius, apalagi dana otsus yang di peruntukan untuk perempuan Papua.
Lanjut Keymans mengatakan, keterlibatan perempuan dalam hal pemeberdayaan, akan berpengaruh pada ekonomi keluarga masing-masing, Orang Asli Papua (OAP). Oleh sebab itu menurut dia, perempuan harus di berdayakan melalui berbagai upaya peningkatan ekonomi.
‘’Saat ini, kita lihat memang perempuan Papua khusus asli Wondama, belum di berdayakan secara maksimal. Oleh sebab itu,kami melihat anggaran sebesar 10 persen contohnya yang dikucurkan melalui kampung, itu wajib memberdayakan perempuan Papua dengan baik di bidang ekonomi,’’ tutur Keymans.
Lanjut kata Keymans, pemberdayaan perempuan Wondama di bidang ekonomi merupakan bagian penting untuk di perhatikan, ekonomi Perempuan Papua juga berpengaruh pada stabilitas pertumbuhan ekonomi keluarga, yang mampu membantu pemerintah mengatasi masalah stunting di Kabupaten Teluk Wondama.
‘’Karena dari ekonomi yang baik, mama Papua bisa atur keuangan dengan baik, anak-anak bisa terurus baik, sehingga cara-cara ini juga merupakan bagian dari kita mendukung pemerintah berantas stunting di Wondama. Dana otsus untuk perempuan, dibagi ke kampung dan kepala kampung harus sadari hal itu. Dan kampung harus betul-betul memiliki program pengembangan ekonomi yang baik untuk mama Papua,’’kata Keymans.
Sesuai aspirasi rakyat kaum perempuan, Keymans mengatakan akan mendorong beberapa pokok pikiran, untuk kemudian, minimal di jadikan Peraturan Bupati dan paling baik lagi apabila di dorong menjadi suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang hak-hak pengusaha OAP khsusus perempuan di Wondama.
Kata Kaymans pokok-pokok pikiran ini lahir dari aspirasi puluhan kelompok usaha mama Papua yang ada di Wondama. selaku perwakilan perempuan dia mengaku akan terus mengawal aspirasi perempuan Wondama demi terwujudnya keselarasan ekonomi agar perempuan Wondama mampu bersaing di dunia ekonomi.
Lanjut, di terangkan Keymans pokok pikiran itu adalah tentang penjualan sirih, pinang kapur hanya di jual oleh mama Papua, dan penyediaan pangan lokal di berbagai ifen pemerintah atau swasta wajib disediakan oleh mama Papua saja. Sehingga hal ini dapat menambah kreatifitas dan nilai ekonomi mama Papua.
‘’Pokok pikiran, yang merupakan aspirasi dari perempuan Wondama, akan kami perhatikan dan perjuangkan. Conoth myang di inginkan oleh mama Papua di wondama adalah kalau saudara-saudara kita yang non Papua sudah jual garam, minyak goreng fetsin, yak jangan lagi jual pinang, pinag itu kalau bisa hanya di jual oleh mama Papua yang di atur oleh pemerintah daerah. Dan juga pangan lokal di berbagai kegiatan di Pemda kami minta kalau bisa itu disediakan oleh mama Papua, dan ini sangat membantu ekonomi mama Papua itu sendiri. Itu sebenarnya yang kami rindukan,’’ ujar Keymans.
Tak hanya itu, Keymans mengaku, mama Papua juga meminta agar pasar iryati dan pasar Sanduai dapat di fungsikan dengan maksimal. Sehingga titik belanja masyarakat terpusat pada dua tempat pasar tersebut.
‘’Masyarakat khususnya perempuan juga menginginkan, pasar Sanduai di buka kembali, sehingga ada dua titik pasar yang difungsikan, pasar sentral Iryati dan pasar Sanduai. Aspirasi ini akan saya sampaikan pada forum-forum penting bersama pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik kedepan,’’ tutup Kaymans. (SR)
