Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024, yang melibatkan satu perkara untuk PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, serta dua perkara untuk PHP Bupati dan Wakil Bupati. Semua perkara ini berkaitan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga daerah di Papua.
Namun, dalam proses sengketa hasil PSU Pilkada Papua kali ini, ada hal yang menarik. Nasarudin, yang mewakili NSL, mengajukan diri sebagai amicus curiae atau “sahabat pengadilan”. Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi di Papua dan sebuah upaya pendidikan politik yang menyeluruh bagi generasi mendatang.
Menurut Nasarudin, amicus curiae adalah pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara, tetapi memiliki kepentingan untuk memberikan keterangan yang relevan, baik lisan maupun tertulis, untuk membantu pengadilan dalam memutuskan perkara secara adil. Sebagai lembaga independen, NSL memiliki legal standing sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
“Sebagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap keadilan demokrasi, kami merasa perlu untuk terlibat dalam memberikan sudut pandang yang objektif tentang pelanggaran yang terjadi selama PSU Pilkada Papua. Kami berharap keterlibatan kami dapat memberikan pandangan yang lebih jernih bagi MK dalam memutuskan sengketa ini,” ujar Nasarudin.
Dalam kesempatan ini, Nasarudin juga merujuk pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP, yang mengatur bahwa hakim dapat meminta keterangan ahli atau bahan baru untuk menjernihkan duduknya perkara. Menurutnya, ini adalah peluang bagi MK untuk mempertimbangkan semua aspek pelanggaran yang terjadi selama PSU dengan perspektif yang lebih luas dan komprehensif.
Nasarudin juga menyampaikan rasa pesimisnya terhadap sikap Termohon (KPU Papua) dan Bawaslu Papua, yang dinilai tidak transparan dalam memberikan eksepsi terkait kecurangan selama PSU. Ia mengingatkan bahwa dalam putusan MK sebelumnya, Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, MK secara tegas menolak eksepsi dari pihak Termohon dan Terkait, yang dianggap mengabaikan pelanggaran yang terjadi.
“Kami telah menyiapkan kajian, analisis, dan data lengkap untuk mendukung proses ini. Dengan Amicus Brief yang kami ajukan, kami berharap MK dapat memutuskan perkara ini dengan bijaksana dan memberikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak,” tambah Nasarudin.
Langkah NSL sebagai amicus curiae di MK ini diharapkan dapat membuka jalan bagi keadilan yang lebih transparan dan objektif, sekaligus memperbaiki sistem demokrasi di Papua. Harapan besar kini tertuju pada MK untuk menyelesaikan sengketa ini dengan tegas, memberikan pendidikan politik yang bermakna, dan menjaga kualitas demokrasi di Papua.










