JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi meregistrasi tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Satu perkara untuk tingkat gubernur, dan dua lainnya untuk bupati.
Ketiga perkara tersebut seluruhnya berkaitan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah, yang dinilai sarat masalah.
PHP Kabupaten
Kasus pertama adalah PHP Kabupaten Barito Utara yang didaftarkan ke MK pada 11 Agustus 2025 pukul 06.05 WIB, dengan pemohon Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni.
Masih dari Barito, perkara kedua didaftarkan pada 15 Agustus 2025 pukul 15.02 WIB dengan pemohon Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob.
Pada hari yang sama, PHP Kabupaten Boven Digoel juga resmi masuk ke MK pukul 15.27 WIB atas permohonan Athanasius Koknak dan Barsi Muhammadiah.

PHP Papua: Kursi Panas Gubernur-Wakil Gubernur
Yang paling disorot adalah perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Perkara ini didaftarkan ke MK pada 22 Agustus 2025 pukul 10.48 WIB.
Sebelumnya, MK telah memerintahkan PSU untuk Pilkada Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025. Namun, hasilnya kembali dipersoalkan akibat dugaan pelanggaran serius.
Dalam PSU, pasangan Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) unggul tipis dengan 259.817 suara, mengalahkan pasangan Benhur Tomi Mano – Constant Karma (BTM-CK) yang meraih 255.683 suara.
Namun, hasil ini diprotes keras tim hukum BTM-CK. Mereka menuding adanya praktik kecurangan, mulai dari penggunaan tipex di banyak TPS hingga dugaan penggelembungan suara untuk pasangan Mari-Yo.
“Bukti-bukti sudah kami kantongi. Indikasi pelanggaran ini bisa masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” tegas tim hukum BTM-CK.










