TIMIKA, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika menegaskan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilu.
Ketua KPU Kabupaten Mimika, Dete Abugau, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai usai mengikuti kegiatan sosialisasi implikasi putusan MK terhadap penyelenggaraan pemilu di Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah, Sabtu (24/10/2026).
Dete mengatakan, KPU Mimika tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya, termasuk melaksanakan pendidikan pemilih dan menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi resmi.
Menurutnya, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kegiatan dan tahapan kepemiluan melalui media sosial KPU Mimika, termasuk Facebook dan TikTok.
Terkait tindak lanjut putusan MK, Dete menjelaskan bahwa KPU Mimika akan menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI, terlebih saat ini regulasi pemilu sedang dalam proses revisi.
“KPU tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Kalau nanti ada ketentuan dari KPU RI, tentu kami akan mengikuti,” jelasnya.
Ia menegaskan, KPU tidak dapat mengambil keputusan atau menetapkan persyaratan tertentu atas inisiatif sendiri tanpa dasar hukum yang jelas. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu harus berpedoman pada regulasi resmi.
Selain mengikuti perkembangan regulasi, KPU Mimika juga terus menjalankan program pendidikan pemilih dengan menyasar kalangan pelajar melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
Dete menyebutkan, program pendidikan pemilih tersebut telah berjalan sekitar tiga bulan. Dalam kegiatan itu, KPU memberikan pemahaman mengenai persyaratan menjadi pemilih, pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, serta informasi dasar tentang proses pemilu.
KPU Mimika juga melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala. Dete menyampaikan bahwa terdapat penambahan sekitar seribu pemilih dalam pemutakhiran yang dilaksanakan, meskipun angka tersebut masih perlu dipastikan kembali.
Selain itu, KPU melakukan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk mengakomodasi pemilih di lokasi tertentu, termasuk rumah sakit, lingkungan lembaga pemasyarakatan, serta kawasan PT Freeport Indonesia.
Melalui pendidikan pemilih dan pemutakhiran data tersebut, KPU Mimika berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi kepemiluan serta memiliki kesempatan menggunakan hak pilih sesuai ketentuan yang berlaku.
Dete menegaskan, pelaksanaan kebijakan ke depan tetap akan mengikuti perkembangan regulasi dan arahan resmi KPU RI agar seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dasar hukum yang berlaku.










