Beri Selamat dan Tempuh Jalur Hukum Adalah Pilihan Setiap Paslon

- Jurnalis

Kamis, 21 Agustus 2025 - 17:08 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Walaupun banyak masa yang melakukan aksi protes dari kedua pasangan calon,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua akhirnya resmi menetapkan pasangan Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen (MARI-YO) sebagai pemenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024.

Hal ini terungkap dalam rapat pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua di Kantor KPU Papua, Rabu (20/8/2025) malam.

Seharusnya,PSU pilkada Papua menjadi jalan yang sah bagi rakyat Papua untuk menentukan pemimpinnya tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Tetapi apa artinya PSU jika hasilnya penuh dengan manipulasi yang berulang? Dari politik uang, penyalahgunaan wewenang,penyelenggara pemilu yang tidak netral, hingga keterlibatan aparat, PSU Pilkada Papua memperlihatkan bahwa pelanggaran masih menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemilihan di Papua.

Nasarudin Sili Luli SELAKU Direktur Eksekutif NSL Political Strategic and Campaign)  menegaskan bahwa pemilu yang sehat harus memastikan kesetaraan peluang bagi semua kandidat. Tetapi bagaimana mungkin ada kesetaraan jika negara dan aparat pemerintah justru menjadi alat bagi mereka yang sudah terafiliasi dengan calon ?

“Putusan PHPKada PSU Papua seharusnya menjadi refleksi besar bahwa proses pemilihan kita masih pincang. Jika PSU dianggap sebagai solusi, maka pertanyaannya mengapa penyelenggara membiarkan begitu banyak pelanggaran sejak awal? Mengapa mereka tidak bertindak sebelum pemilu berantakan?,” Katanya.

Baca Juga :  Sidang Pilgub Papua 2024 Masuki Tahap Pembuktian di MK, Anthon Raharusun Imbau Semua Jaga Kedamaian

Setiap PSU yang diperintahkan MK adalah bukti kegagalan penyelenggara pemilu. Bagaimana mungkin begitu banyak daerah gagal menjalankan Pilkada dengan jujur dan adil, tetapi tidak ada satu pun pejabat KPU atau Bawaslu yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban termasuk Papua ?

Masalah utama dalam Pilkada PSU Papua adalah lemahnya proses seleksi calon. Banyak kandidat yang seharusnya tidak lolos seleksi tetap diizinkan maju, hanya untuk kemudian didiskualifikasi setelah pemungutan suara selesai. Jika seorang calon memang tidak memenuhi syarat sejak awal, mengapa pencalonannya tidak dibatalkan sebelum pemungutan suara berlangsung?

Penyelenggara PSU Papua bukan hanya bertugas menjalankan prosedur teknis, tetapi juga harus menjadi benteng utama demokrasi. Jika mereka tidak bisa menjaga integritasnya, maka seluruh sistem pemilu akan kehilangan maknanya.

Sementara itu, pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua juga patut dipertanyakan. Seharusnya, Bawaslu Papua menjadi lembaga yang aktif dalam mencegah kecurangan sejak dini, bukan hanya sekadar mencatat pelanggaran setelah semuanya terjadi. Tetapi yang kita lihat adalah pengawasan yang reaktif, bukan preventif.

Baca Juga :  Polda Papua Imbau Warga Terus Menjaga Kedamaian Selama Proses PSU

Jika penyelenggara pemilu hanya bekerja setelah kecurangan menjadi kasat mata, maka untuk apa ada lembaga untuk pengawasan sejak awal.?

Apapun itu kita mesti lebih dewasa menyikapi kompetisi politik elektoral PSU Pilkada Papua .Perbedaan pilihan politik adalah kelaziman demokratis yang tidak perlu berlarut. Setelah pilkada semua warga dan publik Papua adalah saudara.”Jika BTM -CK memberikan selamat kepada MDF -AR itu adalah sikap negarawan yang patut di hargai.

Jika BTM -CK memilih untuk menempu jalur hukum dengan menggugat SK penetapan KPU provinsi Papua ke Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari hak konstitusional sebagai peserta dalam pilkada PSU Papua.

Prinsipnya, semua harus berjalan dalam koridor hukum, dari protes dan aksi jalanan harus memasuki ruang yang lebih elegan dan berwibawa yaitu diruangan Mahkamah Konstitusi.

BTM -CK harus mendalilkan semua kecurangan selama dalam proses tahapan berlangsung, akan tetapi tidak kala penting adalah kemampuan BTM -CK untuk melakukan Pembuktian. Frasa “Actori incumbit probatio” yang berarti “siapa yang menggugat, dia yang membuktikan”  Begitulah kita bernegara..!

Berita Terkait

Sidang Pilgub Papua 2024 Masuki Tahap Pembuktian di MK, Anthon Raharusun Imbau Semua Jaga Kedamaian
NSL Mengajukan Dirinya ke MK Sebagai “Amicus Curiae” Dalam Sengketa Hasil PSU Papua
Bawa Bukti Dugaan Kecurangan di PSU Papua, MK Resmi Proses Gugatan BTM-CK
Akhirnya PSU Pilkada Papua Bermuara di Mahkamah Konstitusi : NSL Beban Pembuktian Kecurangan Adapada BTM -CK.
Drama Pilgub Papua Berakhir! Pasangan Mariyo Menang, Ajak Rakyat Tutup Perbedaan
“Suara Rakyat Tak Bisa Dihapus dengan Tipeks!” – BTM Guncang Papua Lewat Pidato Haru
Mariyo Resmi Menang PSU Pilgub Papua, KPU Tetapkan Matius Fakhiri–Aryoko Rumaropen
BTM-CK Deklarasikan Kemenangan, Ajak Rakyat Papua Kawal Suara hingga Pleno Provinsi
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 September 2025 - 12:36 WIT

Sidang Pilgub Papua 2024 Masuki Tahap Pembuktian di MK, Anthon Raharusun Imbau Semua Jaga Kedamaian

Selasa, 26 Agustus 2025 - 11:43 WIT

NSL Mengajukan Dirinya ke MK Sebagai “Amicus Curiae” Dalam Sengketa Hasil PSU Papua

Senin, 25 Agustus 2025 - 11:43 WIT

Bawa Bukti Dugaan Kecurangan di PSU Papua, MK Resmi Proses Gugatan BTM-CK

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 17:14 WIT

Akhirnya PSU Pilkada Papua Bermuara di Mahkamah Konstitusi : NSL Beban Pembuktian Kecurangan Adapada BTM -CK.

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 09:56 WIT

Drama Pilgub Papua Berakhir! Pasangan Mariyo Menang, Ajak Rakyat Tutup Perbedaan

Berita Terbaru