REPORTASEPAPUA.CO.ID – 25 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang jatuh pada 21 November 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan kekhususan tersebut telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Di tengah perjalanan seperempat abad Otsus, persoalan tata kelola dan rendahnya penyerapan anggaran masih menjadi perhatian. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, secara khusus meminta seluruh kepala daerah di Tanah Papua lebih serius, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola Dana Otsus.
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus tidak cukup hanya membicarakan besarnya alokasi anggaran maupun tuntutan penambahan dana dari pemerintah pusat. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan anggaran yang telah diberikan benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai, selama ini persoalan kekurangan Dana Otsus kerap menjadi alasan yang disampaikan pemerintah daerah. Padahal, pemerintah pusat setiap tahun telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk mendukung percepatan pembangunan Papua.
“Selama ini kita selalu mendengar bahwa Dana Otsus itu kurang. Padahal, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk Papua. Persoalannya, apakah dana yang sudah diberikan itu benar-benar diserap dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah?” ujar Paulus Waterpauw.
Ia menyayangkan apabila anggaran yang telah disediakan pemerintah pusat justru tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Sementara itu, masyarakat Papua masih membutuhkan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Menurut Paulus, kondisi tersebut harus menjadi bahan introspeksi bagi seluruh pemerintah daerah, terlebih ketika Papua memasuki usia 25 tahun pelaksanaan Otsus.
Seperempat abad merupakan perjalanan panjang yang seharusnya dapat menjadi kesempatan untuk melihat kembali apakah anggaran Otsus telah dikelola sesuai tujuan awal pemberian kekhususan bagi Papua.
“Dana ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat Papua, untuk membangun pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Mantan Kapolda Papua tersebut juga menyoroti potensi terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akibat rendahnya realisasi anggaran. Menurutnya, tidak seharusnya anggaran yang telah dialokasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat justru berakhir sebagai sisa anggaran karena lemahnya pelaksanaan program.
“Seharusnya setiap tahun anggaran Otsus dapat diserap secara optimal sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai setiap tahun justru terjadi SiLPA karena anggaran tidak mampu direalisasikan dengan baik,” katanya.
Paulus juga mengingatkan pemerintah daerah agar memahami konsekuensi apabila tidak mampu memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyerapan Dana Otsus. Evaluasi hingga kemungkinan konsekuensi terhadap alokasi anggaran berikutnya harus menjadi perhatian serius sesuai regulasi yang berlaku.
Ia meminta kepala daerah tidak hanya berbicara mengenai besarnya kebutuhan anggaran, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari pemerintah pusat.
“Kepala daerah harus bertanggung jawab. Jangan hanya mengatakan Dana Otsus kurang, tetapi harus bisa menjelaskan berapa besar dana yang diterima, berapa yang sudah digunakan, untuk apa digunakan, dan apa manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Paulus menekankan bahwa momentum 25 tahun Otsus harus diikuti dengan keterbukaan informasi kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui berapa besar Dana Otsus yang diterima daerah, program apa saja yang dibiayai, berapa realisasi penggunaannya, serta hasil yang telah dicapai.
Transparansi, menurutnya, bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan publik dalam mengelola anggaran yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat juga jangan terus dibiarkan bertanya-tanya. Pemerintah harus terbuka dan transparan. Dana Otsus itu bukan untuk kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua,” jelasnya.
Pria yang kini tengah menempuh pendidikan doktoral di Universitas Indonesia tersebut berharap seluruh kepala daerah di Tanah Papua menjadikan peringatan 25 tahun Otsus sebagai titik evaluasi untuk membenahi tata kelola anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Ia mengingatkan, jangan sampai perjalanan panjang Otsus hanya ditandai dengan besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, tetapi belum sepenuhnya diikuti perubahan yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat terus menunggu perubahan, sementara anggaran yang seharusnya digunakan untuk menjawab kebutuhan mereka justru tidak terserap secara maksimal,” tambahnya.
Paulus menegaskan, keberhasilan Otsus tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang dialokasikan selama 25 tahun terakhir. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menghadirkan pemerataan pembangunan bagi orang asli Papua dan seluruh masyarakat di Tanah Papua.
Memasuki 25 tahun Otsus Papua, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukan lagi sekadar berapa besar dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat, tetapi berapa besar manfaat yang benar-benar telah dirasakan masyarakat.
Momentum seperempat abad Otsus harus menjadi pengingat bahwa anggaran publik wajib dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, keberhasilan Otsus pada akhirnya ditentukan oleh perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Papua, bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.










