REPORTASEPAPUA.CO.ID – MIMIKA – PAPUA TENGAH – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Mimika, Juprianus Palabiran, S.SIT., menghadiri kegiatan Sosialisasi Tapal Batas Tanah Adat Antar-Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah yang digelar bersama Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
Pertemuan ini menjadi forum strategis bagi jajaran pemerintah dan para tokoh adat untuk menyelaraskan langkah dalam menentukan batas wilayah adat, memperkuat perlindungan hukum atas hak ulayat, serta merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa lahan secara musyawarah dan sah secara administrasi.
Dalam pembahasan forum, pemetaan serta penetapan tapal batas wilayah adat antar-kabupaten menjadi fokus utama guna mencegah terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di masa mendatang.
Selain membahas batas wilayah, kegiatan sosialisasi ini juga memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat adat mengenai prosedur pendaftaran dan pengamanan hukum atas tanah ulayat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di sisi lain, pemerintah dan lembaga adat turut menyusun pola koordinasi terpadu untuk menangani setiap potensi persoalan batas wilayah yang muncul di lapangan.
Melalui langkah penyelarasan ini, batas-batas tanah adat di Provinsi Papua Tengah diharapkan memiliki kejelasan status, baik pengakuan secara adat maupun legalitas dari negara. Kepastian hukum tersebut dinilai krusial agar berbagai program pembangunan di wilayah Papua Tengah dapat berjalan lancar, aman, serta tetap menghormati hak-hak dasar masyarakat hukum adat.










