Cegah Tumpang Tindih Lahan, Kantah Mimika dan Pokja Adat MRP Papua Tengah Selaraskan Tapal Batas Tanah Adat

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 22 November 2026 - 07:39 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

REPORTASEPAPUA.CO.ID – MIMIKA – PAPUA TENGAH – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Mimika, Juprianus Palabiran, S.SIT., menghadiri kegiatan Sosialisasi Tapal Batas Tanah Adat Antar-Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah yang digelar bersama Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.

Pertemuan ini menjadi forum strategis bagi jajaran pemerintah dan para tokoh adat untuk menyelaraskan langkah dalam menentukan batas wilayah adat, memperkuat perlindungan hukum atas hak ulayat, serta merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa lahan secara musyawarah dan sah secara administrasi.

Baca Juga :  Satgas Gakkum ODC-2025 sembelih 2 ekor sapi di Posko Jayapura dalam rangka Idul Adha 1446 H

Dalam pembahasan forum, pemetaan serta penetapan tapal batas wilayah adat antar-kabupaten menjadi fokus utama guna mencegah terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di masa mendatang.

Selain membahas batas wilayah, kegiatan sosialisasi ini juga memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat adat mengenai prosedur pendaftaran dan pengamanan hukum atas tanah ulayat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di sisi lain, pemerintah dan lembaga adat turut menyusun pola koordinasi terpadu untuk menangani setiap potensi persoalan batas wilayah yang muncul di lapangan.

Baca Juga :  Satgas Operasi Damai Cartenz Melaksanakan Respons Cepat Kejadian Dugaan Percobaan Penembakan di Dekai

Melalui langkah penyelarasan ini, batas-batas tanah adat di Provinsi Papua Tengah diharapkan memiliki kejelasan status, baik pengakuan secara adat maupun legalitas dari negara. Kepastian hukum tersebut dinilai krusial agar berbagai program pembangunan di wilayah Papua Tengah dapat berjalan lancar, aman, serta tetap menghormati hak-hak dasar masyarakat hukum adat.

Berita Terkait

Kantah Mimika Umumkan 7 Peserta Lulus Seleksi Program Magang Hub Batch 3
Gelar Rakor Internal Awal Pekan, Kantah Mimika Genjot Percepatan PDDM dan Layanan PTSL
Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat
Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya
Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya
Kepala Suku Ohee Dukung Pendekatan Humanis Damai Cartenz, Ajak Warga Papua Rawat Persaudaraan dan Kedamaian
PTTUN MANADO KUATKAN PUTUSAN PTUN JAYAPURA, GUBERNUR PAPUA TENGAH DINYATAKAN MELANGGAR HUKUM DALAM SENGKETA PAW
Sarmai Atas Menjadi Persinggahan Terakhir PAPEDA dalam Rangkaian Edukasi 2026
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 07:42 WIT

Kantah Mimika Umumkan 7 Peserta Lulus Seleksi Program Magang Hub Batch 3

Minggu, 22 November 2026 - 07:42 WIT

Gelar Rakor Internal Awal Pekan, Kantah Mimika Genjot Percepatan PDDM dan Layanan PTSL

Minggu, 22 November 2026 - 07:39 WIT

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Kantah Mimika dan Pokja Adat MRP Papua Tengah Selaraskan Tapal Batas Tanah Adat

Sabtu, 21 November 2026 - 19:45 WIT

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 19:44 WIT

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Berita Terbaru