Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 19:44 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Masyarakat yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas suatu bidang tanah tetap perlu memperhatikan kelengkapan bukti hak atas tanah tersebut. Apalagi jika tanah itu belum bersertipikat atau sertipikat yang dimiliki masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya.
Masih banyak yang menganggap pembayaran PBB saja sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026).

Dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung dengan alat bukti yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah merupakan dokumen yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang datanya sesuai dengan yang tertera di dalam surat ukur dan buku tanah.

Baca Juga :  Forjamas Mimika Resmi Dilantik, Siap Jaga Persatuan di Tengah Keberagaman

Meski tidak setara sertipikat, bukan berarti dokumen PBB tidak memiliki kegunaan dalam pengurusan pertanahan. Dokumen perpajakan ini dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Namun yang perlu diingat, kedudukannya tidak dapat menggantikan alat bukti hak atas tanah.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujar Heri Mulianto.

Baca Juga :  Keseriusan TNI dan Saksi Yang Meragukan dalam Kasus Pelemparan Botol Bensin Yubi

Bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat, pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah. Masyarakat perlu memastikan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah tersedia dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan memahami perbedaan antara kewajiban pajak dan bukti hak atas tanah, masyarakat diharapkan tidak keliru dalam menafsirkan dokumen yang dimiliki. Membayar PBB merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sementara memastikan legalitas tanah merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum atas hak tanah. (GE/FA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

Berita Terkait

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat
Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya
Kepala Suku Ohee Dukung Pendekatan Humanis Damai Cartenz, Ajak Warga Papua Rawat Persaudaraan dan Kedamaian
PTTUN MANADO KUATKAN PUTUSAN PTUN JAYAPURA, GUBERNUR PAPUA TENGAH DINYATAKAN MELANGGAR HUKUM DALAM SENGKETA PAW
Sarmai Atas Menjadi Persinggahan Terakhir PAPEDA dalam Rangkaian Edukasi 2026
PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:45 WIT

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 19:44 WIT

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Sabtu, 21 November 2026 - 19:33 WIT

Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya

Sabtu, 21 November 2026 - 19:30 WIT

Kepala Suku Ohee Dukung Pendekatan Humanis Damai Cartenz, Ajak Warga Papua Rawat Persaudaraan dan Kedamaian

Sabtu, 21 November 2026 - 11:46 WIT

Sarmai Atas Menjadi Persinggahan Terakhir PAPEDA dalam Rangkaian Edukasi 2026

Berita Terbaru