ACEH — Bencana alam yang datang tanpa dapat diprediksi kerap menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menghilangkan dokumen penting seperti sertipikat tanah. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya perlindungan dokumen pertanahan melalui sistem digital.
Pengalaman tersebut dirasakan langsung oleh Helmi Ismail, nazir tanah wakaf Yayasan Pendidikan di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada November 2025 lalu menghanyutkan sertipikat tanah milik yayasannya.
Menyadari pentingnya dokumen tersebut, Helmi segera mengajukan permohonan penggantian sertipikat ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang dua minggu setelah banjir surut. Meski pelayanan dilakukan melalui posko sementara karena kantor pertanahan turut terdampak banjir, proses penerbitan sertipikat berlangsung cepat.
“Alhamdulillah sangat responsif. Kurang dari seminggu sertipikat baru sudah terbit. Kami sangat bersyukur atas respons cepat dari Kantah di Aceh Tamiang,” ujar Helmi.
Sertipikat pengganti yang diterbitkan telah berbentuk Sertipikat Elektronik, program digitalisasi yang dikembangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurut Helmi, perubahan ini bukan sekadar pergantian format, tetapi juga peningkatan keamanan aset.
Ia menilai sertipikat elektronik lebih praktis dan aman karena salinan dokumen dapat disimpan secara digital serta mudah diakses melalui aplikasi. “Kalau terjadi kehilangan, dokumen tetap aman karena tersimpan secara digital,” katanya.
Pengalaman serupa dialami Nazarudin, warga Kota Langsa. Banjir setinggi satu meter yang merendam rumahnya turut merusak berbagai dokumen penting, termasuk sertipikat tanah. Namun melalui penggantian sertipikat elektronik, legalitas tanahnya dapat diverifikasi kembali dengan cepat.
“Bentuknya lebih praktis, informasinya mudah diakses, dan saat terjadi bencana kami tidak perlu khawatir lagi,” ungkap Nazarudin.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa, Dedi Rahmat Sukarya, mengimbau masyarakat untuk segera mengalihmediakan sertipikat tanah analog menjadi sertipikat elektronik guna meningkatkan keamanan dokumen.
“Kami mengajak masyarakat segera melapor ke Kantah atau kepala gampong untuk mengalihmediakan sertipikat tanah menjadi Sertipikat Elektronik agar dokumen lebih aman dan mudah diakses,” ujarnya.
Di wilayah Aceh yang rawan banjir, transformasi dari sertipikat fisik ke sertipikat elektronik dinilai sebagai langkah preventif yang relevan. Selain menjaga legalitas tetap terjamin, digitalisasi juga mampu meminimalkan risiko kehilangan dokumen akibat bencana.
Kisah Helmi Ismail dan Nazarudin menjadi pengingat bahwa perlindungan aset di era modern tidak lagi cukup mengandalkan penyimpanan fisik. Melalui sistem digital pertanahan ATR/BPN, hak atas tanah dapat tetap terlindungi meski bencana datang tanpa permisi.










