JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menorehkan tonggak penting dalam sejarah kebebasan pers di Indonesia. Melalui permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), organisasi ini berhasil memperkuat perlindungan hukum terhadap jurnalis dari praktik kriminalisasi.
Iwakum menjadi pemohon pengujian konstitusionalitas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang selama ini dinilai multitafsir dan berpotensi merugikan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menyatakan bahwa permohonan tersebut bertujuan meminta MK mempertegas makna perlindungan hukum bagi wartawan agar kerja jurnalistik tidak mudah dibawa ke ranah pidana.
“Posisi Iwakum hanya meminta Mahkamah Konstitusi mempertegas bunyi Pasal 8 terkait perlindungan hukum terhadap wartawan. Kami ingin memastikan kerja-kerja jurnalistik benar-benar bebas dari kriminalisasi,” ujar Irfan Kamil kepada IDN Times, Selasa (20/1/2026).
Dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Iwakum. MK menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik tidak dapat serta-merta diproses secara pidana tanpa melalui mekanisme Dewan Pers.
Putusan tersebut memperkuat posisi pers sebagai pilar demokrasi dan memberikan kepastian hukum bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme etik dan kelembagaan pers.
“Ke depan, tidak bisa lagi penegak hukum atau perorangan langsung memproses hukum karya jurnalistik. Ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan, maupun KPK,” tegas Irfan Kamil.
Profil Singkat Iwakum
Iwakum merupakan organisasi profesi yang mewadahi wartawan dengan fokus liputan hukum. Organisasi ini berdiri pada 31 Juli 2022, berawal dari konsolidasi informal jurnalis hukum lintas media di Jakarta.
Menurut Irfan Kamil, pembentukan Iwakum dilandasi kebutuhan akan wadah profesional yang secara khusus mengkaji isu-isu hukum secara mendalam, independen, dan berintegritas.
“Awalnya hanya tongkrongan wartawan hukum. Kemudian kami sepakat membentuk organisasi agar penulisan isu hukum lebih tajam, sekaligus memperkuat kapasitas anggota melalui audiensi kelembagaan dan pelatihan jurnalistik,” ujarnya.
Saat ini, Iwakum telah berstatus sebagai perkumpulan berbadan hukum, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0000743.AH.01.07.Tahun 2025 tertanggal 7 Februari 2025.
Iwakum memiliki 40 anggota aktif, seluruhnya merupakan wartawan media massa nasional yang bertugas di Jakarta.
Susunan Pengurus Iwakum
- Ketua Umum: Irfan Kamil (Kompas.com)
- Sekretaris Jenderal: Ponco Sulaksono (Merahputih.com)
- Bendahara Umum: Asep Bidin Rosidin (Pikiran-Rakyat.com)
- Kepala Departemen SDM: Bachtiarudin Alam (Berita Nasional)
- Kepala Departemen Litbang: Fana Fadzikirillahi Suparman (Investortrust.id)
- Kepala Departemen Media dan Komunikasi: Isa Anshori (SCTV)
- Kepala Departemen Kerja Sama Antar Lembaga: Rizky Suryarandika (Republika)
- Kepala Departemen Advokasi: Faisal Aristama (RMOL)
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai menjadi landasan penting dalam memperkuat kebebasan pers, sekaligus memastikan bahwa kerja jurnalistik tetap berada dalam koridor hukum dan etika, tanpa ancaman kriminalisasi.










