

REPORTASEPAPUA.CO.ID – JAYAPURA – Penyelesaian konflik di Papua membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada aspek keamanan, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan melalui dialog, keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw MSI dalam penelitian disertasi doktoralnya di Universitas Indonesia (UI). Melalui pendekatan resolusi konflik berbasis Pancasila, Paulus berupaya menggali pandangan dan pengalaman berbagai elemen masyarakat untuk menemukan pendekatan penyelesaian konflik yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua.
Sebagai bagian dari penelitian tersebut, Paulus Waterpauw menggelar Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari, 13–14 November 2026, di Kota Jayapura. Diskusi ini mengangkat tema “Resolusi Konflik Berbasis Pancasila di Tengah Polarisasi Media Sosial: Studi Kasus di Jayapura.”
FGD tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga tokoh perempuan. Hadir pula Dr. Agus Semule sebagai panelis yang memberikan perspektif akademis terkait resolusi konflik.
Pelibatan berbagai elemen masyarakat ini dinilai penting karena persoalan konflik di Papua tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang. Pengalaman, aspirasi, kepentingan, dan dinamika sosial masyarakat perlu didengar agar akar persoalan dapat dipahami secara lebih menyeluruh.
Melalui forum tersebut, berbagai pandangan dihimpun untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu ketegangan sekaligus menggali pendekatan penyelesaian konflik yang relevan dengan kondisi masyarakat Papua.
Dalam diskusi itu, Paulus Waterpauw menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam membangun kehidupan masyarakat Papua yang damai, adil, dan saling menghargai.
Menurutnya, persoalan konflik di Papua tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan maupun kebijakan pemerintah. Diperlukan ruang dialog yang terbuka, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, serta kesediaan setiap pihak untuk saling mendengarkan dan memahami perbedaan.
Tantangan tersebut semakin kompleks di tengah perkembangan media sosial. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, serta narasi provokatif berpotensi memperbesar ketegangan dan memicu konflik baru di tengah masyarakat.
Karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus menjadi pedoman dalam menyikapi persoalan serta membangun hubungan harmonis di tengah keberagaman masyarakat Papua.
Paulus juga menempatkan keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan sebagai bagian penting dalam proses pencarian solusi. Berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih luas sekaligus melahirkan gagasan konkret mengenai penyelesaian konflik.
Baginya, membangun perdamaian di Papua bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan membangun kepercayaan antarsesama.
Di sisi lain, ruang digital kini turut memengaruhi pola komunikasi dan hubungan sosial masyarakat. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana pertukaran informasi dan mempererat persaudaraan justru dapat menjadi sumber perpecahan apabila digunakan untuk menyebarkan informasi provokatif, ujaran kebencian, maupun narasi yang tidak sesuai dengan fakta.
Dalam konteks Papua, perbedaan pandangan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi kesalahpahaman dan ketegangan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat perlu semakin bijak dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi.
Nilai-nilai Pancasila juga diharapkan hadir dalam perilaku masyarakat ketika berinteraksi di ruang digital, sehingga media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi yang sehat dan memperkuat persaudaraan.
Berbagai pandangan dan rekomendasi yang dihimpun melalui FGD tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan penting dalam penelitian disertasi Paulus Waterpauw. Lebih dari itu, hasil diskusi diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan model resolusi konflik berbasis Pancasila yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Pelibatan masyarakat dalam forum ini sekaligus menegaskan pentingnya menempatkan suara masyarakat sebagai bagian dari proses pencarian solusi, bukan sekadar menjadi objek kebijakan penyelesaian konflik.
Sebab, perdamaian tidak cukup hanya ditandai dengan tidak adanya konflik atau pertikaian. Perdamaian juga harus tercermin melalui hadirnya rasa aman, keadilan yang dirasakan masyarakat, kepercayaan antarsesama, serta penghormatan terhadap identitas dan martabat setiap manusia.
Pada akhirnya, Papua membutuhkan perdamaian yang tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Perdamaian yang dibangun melalui keadilan, dialog terbuka, penghormatan terhadap perbedaan, dan kepercayaan di antara seluruh elemen masyarakat.
()*










