MIMIKA, REPORTASEPAPUA – Duka mendalam masih dirasakan keluarga remaja berusia 17 tahun yang menjadi korban di Tembagapura, Papua Tengah.
Ayah korban, Pdt. Anton Wamang, meminta agar kasus tersebut diungkap secara transparan dan tidak dijadikan ajang saling tuding antara aparat dan OPM.
Saat ditemui di rumah duka di Jalan Baru Tembusan Kwamki Narama, Selasa (12/5/2026), Anton Wamang menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa putranya. Ia mengatakan anaknya merupakan siswa SMK Negeri Petra Timika yang baru saja menyelesaikan pendidikan sekolahnya.
“Dia telepon saya dan bilang mau naik ke Tembagapura untuk mendulang bersama bapak tuanya. Saya bilang tidak apa-apa, naik saja,” ujar Anton.
Menurutnya, setelah tiga hari berada di Tembagapura, terjadi penindakan aparat sekitar pukul 09.20 WIT. Dalam situasi itu, diduga anaknya terkena peluru nyasar bersama sejumlah warga lainnya.
“Anak saya kena peluru nyasar dan beberapa orang lainnya juga luka. Ada yang lari ke bukit, dan ada yang lari ke tempat aman untuk menyelamatkan diri,” katanya.
Anton menyebut korban sempat tertahan sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Tembagapura pada malam hari. Keesokan harinya, keluarga meminta agar jenazah dibawa turun ke Timika untuk dimakamkan.
Ia menegaskan keluarga berharap ada kejelasan atas insiden tersebut. Menurutnya, pihak keluarga telah menerima permintaan maaf dari unsur pimpinan Satuan Rajawali yang disebut telah menyampaikan pengakuan terkait peristiwa itu.
“Mereka sudah datang dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga. Kami minta jangan ada saling menyalahkan antara Yang kami mau adalah keterbukaan dan kejelasan siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Anton juga menyoroti usia korban yang masih di bawah umur. Ia menilai kejadian tersebut merupakan pelanggaran berat yang harus diproses secara hukum.
Keluarga kini mengaku tengah mengumpulkan data dan kronologi kejadian yang terjadi di wilayah Mile 69 hingga Mile 72 Tembagapura. Mereka juga berencana membawa persoalan tersebut ke Komnas HAM dan lembaga bantuan hukum guna memastikan proses hukum berjalan transparan.
“Kami dari keluarga ingin pelaku di hukum sesuai hukum yang berlaku atau melakukan pemecatan. Tapi semua harus jelas dan terbuka,” tutup Anton Wamang.










