REPORTASEPAPUA JAYAPURA – Sidang sengketa tahapan pengisian Wakil Bupati Nduga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura diwarnai keberatan dari kuasa hukum penggugat, Dede G. Pagundun, terhadap kehadiran ahli yang diajukan pihak intervensi DPRK/Pansus Nduga.
Penggugat, Maniap Kogoya, yang merupakan calon Wakil Bupati Nduga, menilai keterangan ahli tersebut prematur. Keberatan itu disampaikan karena, menurut kuasa hukum penggugat, pihak intervensi sebelumnya telah menyatakan tidak akan menghadirkan saksi maupun ahli dalam persidangan.
“Kami mengajukan keberatan terhadap ahli yang diajukan pihak intervensi. Sebelumnya kuasa hukum intervensi mengatakan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli. Itu jelas kami dengar, pengunjung juga mendengar,” kata Dede di Kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners.
Dede meminta Majelis Hakim mencatat keberatan tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai keberatan itu tetap menjadi kewenangan majelis hakim.
Dalam persidangan, Dede juga mempertanyakan argumentasi ahli pihak intervensi mengenai status produk DPRK Nduga. Menurutnya, ahli menyebut produk DPRK belum bersifat final karena masih terdapat proses administrasi lanjutan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dede menilai pandangan tersebut belum menjawab persoalan mengenai kewenangan dan hubungan hukum antara keputusan DPRK dengan keputusan Mendagri.
“Ahli menyatakan produk DPRK bukan produk final karena masih ada kelanjutan administrasi ke Mendagri. Pertanyaannya, apakah Mendagri ini pimpinan DPRK sehingga butuh persetujuan DPRK? Karena tidak. Ini lembaga yang berbeda sendiri,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah pembatalan keputusan Mendagri melalui gugatan di PTUN Jakarta nantinya secara otomatis akan membatalkan keputusan DPRK Nduga.
Menurut Dede, tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas mengatur keterkaitan sebagaimana disampaikan dalam argumentasi ahli tersebut.
“Kami menghormati pandangan ahli. Kami juga akan mengajukan keterangan ahli melalui affidavit tertulis. Dokumennya masih dalam pengiriman, mudah-mudahan minggu depan sudah kami masukkan sebagai alat bukti,” katanya.
Sementara itu, Maniap Kogoya menegaskan bahwa gugatan ke PTUN Jayapura diajukan karena dirinya merasa dirugikan oleh tahapan yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) DPRK Nduga dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga.
“Saya sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Nduga menyampaikan terima kasih kepada kuasa hukum. Tahapan DPRK Kabupaten Nduga dalam hal ini Pansus, saya menilai dan merasa dirugikan, maka secara resmi melangkah hukum di PTUN Jayapura,” kata Maniap.
Ia menjelaskan, proses persidangan telah berlangsung sejak 5 Agustus 2026. Dalam perkembangannya, sidang pemeriksaan saksi fakta dilaksanakan pada 14 Oktober dan 21 Oktober 2026.
Maniap juga menyebut Pansus DPRK Nduga dijadwalkan memberikan kesaksian pada 4 November 2026, tetapi menurut keterangannya, pihak tersebut tidak hadir. Pada sidang 11 November, pihak intervensi melalui kuasa hukumnya menghadirkan ahli.
“Saya menilai kesaksian ahli itu prematur,” ujarnya.
Maniap menegaskan, perkara yang diajukannya bukan mengenai perselisihan perolehan suara, melainkan menyangkut tahapan yang dilakukan Pansus DPRK Nduga dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati.
“Hari ini bukan penyelesaian suara 12-13, tetapi tahapan yang dilakukan Pansus DPRK Nduga. Seluruh masyarakat Nduga, 32 distrik dan 248 kampung, harus mengetahui,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat Nduga memahami persoalan tersebut melalui proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, Pansus DPRK Nduga dan 13 anggotanya mengetahui persoalan yang menjadi pokok sengketa.
Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, S.H., M.H., didampingi dua hakim anggota, Rizal Abdurrahman, S.H., M.H., dan Prayogo Kurnia, S.H.
Dalam persidangan, Maniap Kogoya didampingi empat kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Dr. Yohanis Sudiman Bakti, S.H., M.H., Yosef Elopore, S.H., M.H., dan Dede G. Pagundun, S.H.
Perkara ini masih dalam proses persidangan. Keberatan kuasa hukum penggugat dan pandangan ahli yang diajukan pihak intervensi merupakan bagian dari argumentasi masing-masing pihak yang akan dinilai oleh Majelis Hakim.










