Jayapura, Reportase Papua – Kuasa Hukum empat pejabat kesehatan Papua Nugini (PNG), Dr. Anthon Raharusun, bertemu langsung dengan Konsul Jenderal PNG untuk Papua, Geoffrey L. Win MDS (Col), guna membahas langkah hukum terkait penahanan warganya oleh pihak Imigrasi Jayapura.
Pertemuan itu berlangsung pada hari Jumat, 4 Juli 2025 di kantor konsultan jenderal dimana pihaknya bertemu langsung dengan Conjen dan Consulat Mr. Lion dan disamping Staf Konsul Ibu Martha dan Protokoler Consul Yoppy Manufandu. Pertemuan itu salah satunya membahas dugaan pelanggaran prosedur dalam penangkapan Adrian Lohumbo (CEO West Sepik Provincial Health Authority), Nimbaken Tibli (Finance Officer), Amstrong Kupe (Perawat), dan Melchior Nemo (Petugas Kamar Jenazah).
“Konsulat PNG menyampaikan terima kasih dan memberikan dukungan penuh atas pembelaan hukum yang kami lakukan terhadap warganya,” ujar Raharusun kepada media ini.
Datang Atas Undangan Resmi, Justru Ditetapkan Tersangka
Keempat pejabat tersebut ditangkap saat berada di Jayapura dalam rangka kunjungan resmi atas undangan Kepala RS Bhayangkara Jayapura. Namun, alih-alih disambut sebagai tamu kerja sama lintas negara, mereka justru dijemput paksa, ditahan, dan ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam sidang praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jayapura, kuasa hukum menilai penetapan tersangka hingga penahanan kliennya cacat hukum dan melanggar hak asasi manusia.
“Klien kami dijerat pidana tanpa didampingi pengacara, tidak diberikan surat penahanan, dan tidak diberi akses ke Konsulat PNG—ini bentuk nyata pelanggaran KUHAP,” tegas Raharusun.
Gugat Imigrasi dan Kejaksaan rp 3 Miliar Dalam permohonan praperadilan, para pemohon juga mengungkap dugaan pemerasan saat proses penggeledahan. Salah satu dari mereka mengaku kehilangan uang tunai sebesar 1.900 Kina dan Rp500 ribu, serta diminta membayar denda sebesar 80.000 Kina tanpa dasar hukum.
Atas kerugian tersebut, para pemohon menuntut:
- Ganti rugi materiil sebesar Rp1 miliar
- Ganti rugi immateriil sebesar Rp2,5 miliar
- Rehabilitasi nama baik sebagai pejabat publik PNG
Jerat Hukum Dinilai Prematur dan Tidak Proporsional
Keempat WNA PNG itu dikenakan Pasal 113 dan 119 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun. Namun, menurut tim hukum, proses penegakan hukum dilakukan tanpa pendampingan hukum dan transparansi, padahal itu wajib berdasarkan Pasal 56 KUHAP.
Tak hanya itu, Konsulat PNG sebagai perwakilan resmi negara asal mereka juga tidak dilibatkan dalam proses hukum tersebut, yang semestinya diatur dalam Pasal 18 dan 21 KUHAP.
Masuk Resmi, Tapi Dituduh Lewat Jalur Ilegal
Pemberitaan yang menyebut mereka masuk melalui jalur tikus juga dibantah kuasa hukum. Menurut Raharusun, kliennya masuk secara resmi melalui Pos Lintas Batas RI–PNG menggunakan kendaraan sewaan.
“Ini trial by the press. Belum ada putusan pengadilan, tapi klien kami sudah dihakimi di media. Ini melanggar asas praduga tak bersalah,” katanya.
Gugat Praperadilan, Tuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Dalam petitum praperadilan, kuasa hukum meminta majelis hakim untuk:
-
Menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak sah
-
Memerintahkan pembebasan dari Rutan Abepura
-
Menyatakan seluruh proses penyidikan batal demi hukum
-
Memerintahkan rehabilitasi nama baik serta ganti rugi secara tanggung renteng oleh penyidik dan jaksa
Gugatan ini menarik perhatian luas karena menyangkut perlakuan aparat Indonesia terhadap pejabat resmi negara tetangga yang tengah menjajaki kerja sama kesehatan lintas negara.










