Kuasa Hukum Temui Konsulat PNG, Bahas Pembelaan Pejabat Kesehatan yang Ditahan Imigrasi Jayapura

- Jurnalis

Sabtu, 19 Juli 2025 - 19:29 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jayapura, Reportase Papua – Kuasa Hukum empat pejabat kesehatan Papua Nugini (PNG), Dr. Anthon Raharusun, bertemu langsung dengan Konsul Jenderal PNG untuk Papua, Geoffrey L. Win MDS (Col), guna membahas langkah hukum terkait penahanan warganya oleh pihak Imigrasi Jayapura.

Pertemuan itu berlangsung pada hari Jumat, 4 Juli 2025 di kantor konsultan jenderal dimana pihaknya bertemu langsung dengan Conjen dan Consulat Mr. Lion dan disamping Staf Konsul Ibu Martha dan Protokoler Consul Yoppy Manufandu. Pertemuan itu salah satunya membahas dugaan pelanggaran prosedur dalam penangkapan Adrian Lohumbo (CEO West Sepik Provincial Health Authority), Nimbaken Tibli (Finance Officer), Amstrong Kupe (Perawat), dan Melchior Nemo (Petugas Kamar Jenazah).

“Konsulat PNG menyampaikan terima kasih dan memberikan dukungan penuh atas pembelaan hukum yang kami lakukan terhadap warganya,” ujar Raharusun kepada media ini.

Datang Atas Undangan Resmi, Justru Ditetapkan Tersangka

Keempat pejabat tersebut ditangkap saat berada di Jayapura dalam rangka kunjungan resmi atas undangan Kepala RS Bhayangkara Jayapura. Namun, alih-alih disambut sebagai tamu kerja sama lintas negara, mereka justru dijemput paksa, ditahan, dan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga :  Menteri ATR/Kepala BPN: Transformasi Organisasi dan Layanan Pertanahan Harus Bermuara pada Kepastian bagi Masyarakat

Dalam sidang praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jayapura, kuasa hukum menilai penetapan tersangka hingga penahanan kliennya cacat hukum dan melanggar hak asasi manusia.

“Klien kami dijerat pidana tanpa didampingi pengacara, tidak diberikan surat penahanan, dan tidak diberi akses ke Konsulat PNG—ini bentuk nyata pelanggaran KUHAP,” tegas Raharusun.

  Gugat Imigrasi dan Kejaksaan rp 3 Miliar Dalam permohonan praperadilan, para pemohon juga mengungkap dugaan pemerasan saat proses penggeledahan. Salah satu dari mereka mengaku kehilangan uang tunai sebesar 1.900 Kina dan Rp500 ribu, serta diminta membayar denda sebesar 80.000 Kina tanpa dasar hukum.

Atas kerugian tersebut, para pemohon menuntut:

  • Ganti rugi materiil sebesar Rp1 miliar
  • Ganti rugi immateriil sebesar Rp2,5 miliar
  • Rehabilitasi nama baik sebagai pejabat publik PNG

Jerat Hukum Dinilai Prematur dan Tidak Proporsional

Keempat WNA PNG itu dikenakan Pasal 113 dan 119 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun. Namun, menurut tim hukum, proses penegakan hukum dilakukan tanpa pendampingan hukum dan transparansi, padahal itu wajib berdasarkan Pasal 56 KUHAP.

Baca Juga :  Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Halmahera Utara

Tak hanya itu, Konsulat PNG sebagai perwakilan resmi negara asal mereka juga tidak dilibatkan dalam proses hukum tersebut, yang semestinya diatur dalam Pasal 18 dan 21 KUHAP.

Masuk Resmi, Tapi Dituduh Lewat Jalur Ilegal

Pemberitaan yang menyebut mereka masuk melalui jalur tikus juga dibantah kuasa hukum. Menurut Raharusun, kliennya masuk secara resmi melalui Pos Lintas Batas RI–PNG menggunakan kendaraan sewaan.

“Ini trial by the press. Belum ada putusan pengadilan, tapi klien kami sudah dihakimi di media. Ini melanggar asas praduga tak bersalah,” katanya.

Gugat Praperadilan, Tuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Dalam petitum praperadilan, kuasa hukum meminta majelis hakim untuk:

  1. Menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak sah

  2. Memerintahkan pembebasan dari Rutan Abepura

  3. Menyatakan seluruh proses penyidikan batal demi hukum

  4. Memerintahkan rehabilitasi nama baik serta ganti rugi secara tanggung renteng oleh penyidik dan jaksa

Gugatan ini menarik perhatian luas karena menyangkut perlakuan aparat Indonesia terhadap pejabat resmi negara tetangga yang tengah menjajaki kerja sama kesehatan lintas negara.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 125 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru