TIMIKA, — Ratusan warga Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026).
Massa aksi datang dari sejumlah wilayah di Timika, di antaranya Gorong-Gorong, SP 2, Kompleks Jalan Perintis, serta beberapa titik kumpul lainnya. Mereka kemudian melakukan long march menuju Kantor DPRK Mimika sambil membawa atribut organisasi dan menyampaikan berbagai seruan politik terkait kondisi Papua.
Aksi diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan orasi dari sejumlah perwakilan massa dan tokoh adat. Dalam orasinya, massa menyampaikan keprihatinan terhadap situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua yang mereka sebut sebagai kondisi “darurat militer dan kemanusiaan”.
Dalam aksi tersebut, KNPB dan sejumlah komponen pendukung menyampaikan enam poin pernyataan sikap.
Pertama, mereka menegaskan tuntutan mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua. Kedua, massa meminta peninjauan terhadap Resolusi PBB 1752 yang berkaitan dengan Perjanjian New York 1962.
Ketiga, massa menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dan meminta peninjauan kembali terhadap Resolusi PBB 2504. Keempat, mereka meminta adanya akses yang lebih luas bagi bantuan kemanusiaan internasional ke Papua.
Kelima, KNPB meminta penyelesaian konflik Papua melalui mekanisme internasional dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Keenam, massa menyerukan pencabutan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 dan meminta adanya mekanisme yang menurut mereka dapat memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Ketua KNPB Wilayah Mimika, Yanto Dabior Awerkior, kemudian menyerahkan dokumen pernyataan sikap tersebut secara langsung kepada Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau.
Menerima aspirasi tersebut, Primus mengapresiasi cara massa menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Ia menegaskan DPRK Mimika akan meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme kelembagaan.
“Kami terima tuntutan ini untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat. Ini rumah rakyat, kami tidak akan pernah menolak rakyat yang datang menyampaikan aspirasinya. Kami akan lanjutkan tuntutan ini. Mari kita tetap menjaga keamanan bersama,” ujar Primus.
Primus juga mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap aman dan kondusif sehingga penyampaian aspirasi dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat lainnya.
Aksi tersebut berlangsung hingga selesai dalam keadaan kondusif. Pengamanan dilakukan oleh personel Polres Mimika bersama personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah. Pengamanan di lapangan dipantau langsung oleh Kapolres Mimika, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak.
Aksi damai ini menjadi bagian dari penyampaian aspirasi politik KNPB di Mimika terkait persoalan status politik, keamanan, hak asasi manusia, serta kondisi kemanusiaan di Papua.










