“Kasus SYL Disorot Tokoh Adat Papua, Singgung Keadilan Hukum di Indonesia”

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 25 Mei 2026 - 12:14 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh Adat Papua Soroti Penanganan Kasus Hukum SYL, Nilai Negara Kurang Hargai Pengabdian Pejabat

REPORTASEPAPUA – Tokoh adat Papua, Yakonias Wabrar, menyampaikan keprihatinannya terhadap penanganan sejumlah kasus hukum yang menjerat pejabat publik di Indonesia, termasuk kasus yang menimpa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo.

Dalam pernyataannya, Ketua Dewan Adat Papu Wil Tabi menilai negara seharusnya memberikan penghargaan terhadap pengabdian seseorang sebelum menjatuhkan penilaian hukum yang dinilai belum memiliki bukti kuat.

Yakonias, saat diwawancarai awalnya Memperkenalkan dirinya sebagai tokoh adat dengan sebutan “Utete” atau “Tuhan Tanah”. Kaka ONDO mengatakan perjalanan karier Syahrul Yasin Limpo dimulai dari tingkat bawah hingga menjadi menteri. Menurutnya, pengabdian tersebut seharusnya menjadi pertimbangan moral dalam melihat persoalan hukum yang dihadapi.

Baca Juga :  Pembangunan SPAM Siborgonyi Terancam Batal karena dipalang

“Beliau dari kepala kampung, lurah, sekda, bupati, gubernur hingga menjadi menteri. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk negara,” ujar Yakon.

Ia juga menyinggung beberapa kasus lain yang menurutnya memiliki persoalan serupa, termasuk yang menyeret nama Nadiem Makarim serta sejumlah tokoh dari Papua.

Menurut Yakonias, praktik penegakan hukum yang dianggap tidak menghargai kontribusi para pejabat negara dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan Papua. Ia menilai tindakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pembinaan.

“Kalau ada kesalahan, seharusnya dirangkul dan dibina. Orang yang sudah berbuat baik untuk negara juga perlu dihargai, dan hukum indonesia sudah parah banyak kasus seperti BAS Suebu, NAdiem Makarim,” katanya.

Baca Juga :  HALF TIME: Sundulan Ricardo Lima Bawa Persipura Ungguli Persiba 1-0

Dalam kesempatan itu, Yakonias juga menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga menurutnya nilai kemanusiaan dan kasih harus tetap menjadi dasar dalam penegakan hukum.

Ia pun menyampaikan dukungan moral kepada pihak-pihak yang sedang menghadapi persoalan hukum, termasuk Syahrul Yasin Limpo.

“Saya menyampaikan ungkapan kecewa terhadap tindakan negara dan juga dukungan moral kepada Pak Syahrul dan pihak-pihak yang mengalami persoalan hukum,” tutupnya.

Berita Terkait

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat
Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya
Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya
Kepala Suku Ohee Dukung Pendekatan Humanis Damai Cartenz, Ajak Warga Papua Rawat Persaudaraan dan Kedamaian
PTTUN MANADO KUATKAN PUTUSAN PTUN JAYAPURA, GUBERNUR PAPUA TENGAH DINYATAKAN MELANGGAR HUKUM DALAM SENGKETA PAW
Sarmai Atas Menjadi Persinggahan Terakhir PAPEDA dalam Rangkaian Edukasi 2026
PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:45 WIT

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 19:44 WIT

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Sabtu, 21 November 2026 - 19:33 WIT

Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya

Sabtu, 21 November 2026 - 19:30 WIT

Kepala Suku Ohee Dukung Pendekatan Humanis Damai Cartenz, Ajak Warga Papua Rawat Persaudaraan dan Kedamaian

Sabtu, 21 November 2026 - 11:46 WIT

Sarmai Atas Menjadi Persinggahan Terakhir PAPEDA dalam Rangkaian Edukasi 2026

Berita Terbaru