Fraksi Golkar Papua Barat Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 12 Februari 2026 - 12:22 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MANOKWARI, Reportasepapua – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, menolak tegas wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.

Menurut Amin, posisi Polri sudah jelas
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Polri merupakan institusi sipil negara yang berada di bawah Presiden.

“Polri sebagai aparatur negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya keamanan dalam negeri,” kata Amin di Manokwari.

Baca Juga :  Tokoh Masyarakat Papua Dukung Satgas Damai Cartenz Jaga Kamtibmas

Ia menegaskan, selama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih berdiri, Polri harus tetap berada di bawah komando dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Amin juga menyatakan Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat mendukung aspirasi gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa di Manokwari yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap wacana tersebut.

Baca Juga :  Pelaku Usaha ASEAN Didorong Terlibat dalam Pembangunan Korea Utara untuk Ciptakan Stabilitas Kawasan

“Kami secara tegas menolak wacana yang menginginkan Polri dipisahkan dari tanggung jawab Presiden dan dialihkan ke kementerian. Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat mendukung Polri tetap berada di garis komando Presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan, sikap tersebut akan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua Barat untuk diteruskan ke tingkat pusat. (Dhy)

Berita Terkait

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat
Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya
Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya
Kepala Suku Ohee Dukung Pendekatan Humanis Damai Cartenz, Ajak Warga Papua Rawat Persaudaraan dan Kedamaian
PTTUN MANADO KUATKAN PUTUSAN PTUN JAYAPURA, GUBERNUR PAPUA TENGAH DINYATAKAN MELANGGAR HUKUM DALAM SENGKETA PAW
Sarmai Atas Menjadi Persinggahan Terakhir PAPEDA dalam Rangkaian Edukasi 2026
PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:45 WIT

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 19:44 WIT

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Sabtu, 21 November 2026 - 19:33 WIT

Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya

Sabtu, 21 November 2026 - 19:30 WIT

Kepala Suku Ohee Dukung Pendekatan Humanis Damai Cartenz, Ajak Warga Papua Rawat Persaudaraan dan Kedamaian

Sabtu, 21 November 2026 - 11:46 WIT

Sarmai Atas Menjadi Persinggahan Terakhir PAPEDA dalam Rangkaian Edukasi 2026

Berita Terbaru