Bappeda Mimika Resmi Gelar Kick Off Meeting Penyusunan RKPD 2027, Tekankan Sinergi, Konsistensi, dan Arah Kebijakan Strategis

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 26 Januari 2026 - 17:05 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIMIKA, REPORTASEPAPUA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) resmi menggelar Kick Off Meeting perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mimika, yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Mimika, Timika, Papua Tengah, Senin (26/1/2025). Kegiatan ini menandai dimulainya secara resmi proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2027.

Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kick off meeting ini memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Di tingkat daerah, landasan perencanaan mengacu pada Perda Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025–2045 dan Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029.

Lebih lanjut dijelaskan, tujuan utama pelaksanaan kick off meeting RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2027 adalah sebagai penanda dimulainya tahapan penyusunan RKPD, memberikan gambaran umum terkait tantangan, isu strategis, dan permasalahan pembangunan daerah, serta arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menyampaikan tahapan, jadwal, dan mekanisme penyusunan RKPD serta mendorong sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga :  Pengacara Sebut Kasus Aerosport Mimika Kriminalisasi, BPK Tidak Temukan Kerugian Negara

Ir. Yohana Paliling menegaskan pentingnya sinergi dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan. Sinergi dimaknai sebagai keterpaduan dan kerja sama yang selaras antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sementara konsistensi perencanaan harus tercermin dari keselarasan antara RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RTRW, serta kebijakan pembangunan pusat dan daerah, dengan tetap responsif terhadap isu strategis dan karakteristik khas Kabupaten Mimika.

Dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Mimika memprioritaskan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi dan kearifan lokal, peningkatan layanan dasar publik khususnya di bidang pendidikan dan infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan tahun 2027 juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia dan ekonomi lokal, seiring dengan tahapan RPJMD yang saat ini telah memasuki tahun ketiga.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kick off meeting ini merupakan momentum strategis dan langkah awal yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 yang harus disusun secara partisipatif, transparan, dan berbasis data.

Baca Juga :  Polwan Satgas Ops Damai Cartenz Tunjukkan Sentuhan Humanis di Puncak Jaya

Menurutnya, peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan menjadi sangat krusial dalam memastikan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan pusat, provinsi, dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Mimika. Selain itu, penyusunan RKPD juga harus mengintegrasikan indikator-indikator pembangunan nasional serta delapan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2025–2029.

Abraham Kateyau juga memaparkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2027 adalah akselerasi ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta percepatan digitalisasi layanan publik. Sejumlah isu strategis pembangunan turut menjadi perhatian, di antaranya pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas ASN, penanggulangan konflik sosial, pengembangan pariwisata, penguatan ketahanan pangan daerah, hingga pengembangan teknologi, inovasi, dan smart city.

Mengakhiri sambutannya, Pj Sekda Mimika mengimbau seluruh kepala perangkat daerah untuk mengawal proses penyusunan RKPD Tahun 2027 secara serius dan bertanggung jawab, mulai dari tahapan awal hingga penetapan RKPD. Ia berharap seluruh tahapan perencanaan, mulai dari musrenbang kampung dan kelurahan, konsultasi publik, forum OPD, hingga Musrenbang Kabupaten, dapat berjalan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya Kick Off Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Mimika optimistis proses perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah, sinergis, dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(Junio)

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 54 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru