JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Kasus dugaan korupsi dalam proyek Aerosport Mimika yang menyeret sejumlah pihak, termasuk seorang kepala dinas dan pengusaha kontraktor, mendapat sorotan tajam dari pihak pembela. Pengacara Anthon Raharusun dengan tegas menyatakan bahwa kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan mempertanyakan dasar tuduhan kerugian negara.

Menurut Anthon Raharusun, pembelaannya berpusat pada tidak adanya bukti kerugian keuangan negara yang sah. “Berdasarkan hasil audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ini sebetulnya tidak ada hasil audit BPK yang menyatakan kerugian keuangan negara,” tegas Raharusun saat diwawancarai media ini pada hari rabu 18 juni 2025 di Kantornya Entrop Kota Jayapura.
Ia menekankan bahwa BPK adalah lembaga yang berwenang untuk mengaudit keuangan negara. Oleh karena itu, jika ada klaim kerugian negara, harus jelas berdasarkan hasil audit lembaga mana.
Raharusun melanjutkan, pihaknya menduga kuat bahwa kasus ini adalah bagian dari tindakan kriminalisasi terhadap kliennya dan pihak-pihak lain yang terlibat. “Menurut kami bahwa sesuai dengan hasil yang kami dalami sampai saat ini, yang di dalam kasus Aerosport ini dan apa yang dilakukan oleh Jaksa ini adalah bagian daripada tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap yang terlibat dalam kasus ini,” ujarnya. Ia khawatir hukum digunakan untuk “memenjarakan orang” tanpa dasar yang kuat.
Lebih lanjut, Raharusun menjelaskan bahwa kliennya dan seluruh staf dan kontraktor dalam proyek tersebut hanya sebatas melakukan penimbunan struktur tanah yang memang tidak rata, mengingat kondisi lahan Kontur tanah yang berawa dan berbukit.
“Kalau untuk penimbunan ini menjadi sebuah tindak pidana korupsi, ini sangat disayangkan dasar apa? Karena persoalan tanah itu bukan menjadi kewenangan daripada pihak Kejaksaan dan Kewenangan BPN,” jelasnya, menyoroti kejanggalan dalam penetapan pidana.
Pihak kuasa hukum menyatakan siap mengikuti proses hukum selanjutnya namun meminta agar semua pihak menjunjung tinggi asas keadilan dan tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan atau menghukum secara sewenang-wenang.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua telah menahan empat orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan fasilitas aero sport di Kabupaten Mimika. Proyek tahun 2021 tersebut diketahui memiliki nilai kontrak mencapai Rp79 miliar.
Keempat tersangka yang ditahan adalah DRM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika, SY, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR, PJK, penyedia jasa konstruksi, dan RK, penyedia jasa konsultan pengawasan. (rdk)










