JAYAPURA, reportasepapua – Kepala Distrik Sentani, Jack Judzoon Puraro, M.Si, menuntut pertanggungjawaban penuh 2 Rumah Sakit atas meninggalnya Irene Sokoy , ibu hamil asal Kampung Hobong, yang wafat setelah proses rujukan medis yang diduga mengalami keterlambatan Penanganan.
Dalam konferensi pers di Sentani, Kamis (27/6/2024), Puraro menilai kejadian tersebut bukan sekadar persoalan layanan medis, tetapi menunjukkan adanya kelalaian sistemik pada prosedur rujukan darurat.
“Ini bukan sekadar kasus medis, tapi kelalaian sistemik yang harus dipertanggungjawabkan. Saya meminta audit medis independen, sanksi bagi petugas yang lalai, perbaikan sistem rujukan, dan ganti rugi bagi keluarga almarhumah,” tegasnya.
Tuntutan dan Langkah Konkret
Puraro merinci empat langkah yang ia dorong untuk segera dilaksanakan:
- Pembentukan Tim Investigasi Khusus
Tim akan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, IDI Komisi Medis, dan Badan POM untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap protokol penanganan pasien rujukan. - Revisi SOP Rujukan Darurat
Distrik meminta adanya ambulans siaga 24 jam khusus bagi ibu hamil dengan risiko tinggi. - Audit dan Evaluasi Internal Rumah Sakit
RS Yowari menghentikan sementara layanan kebidanan guna melakukan audit internal, sementara rumah sakit lain menyatakan komitmennya memperkuat koordinasi rujukan. - Dengar Pendapat Publik
Pekan depan akan digelar rapat terbuka melibatkan perwakilan masyarakat Sentani untuk mendengar langsung kronologi dan penjelasan dari pihak rumah sakit.
Respons dan Tekanan Publik
Kasus ini memicu reaksi luas dari warga Kampung Hobong. Mereka melakukan aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Irene Korban Sistem, Kami Tidak Mau Ada Lagi!” sebagai bentuk protes terhadap lemahnya pelayanan kesehatan.
Proses Hukum Berjalan
Keluarga Irene telah melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Tenaga Kesehatan (BPTK). Sementara itu, LBH Papua menyatakan siap mendampingi keluarga dalam proses hukum maupun gugatan perdata.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan kembali membuka diskusi soal urgensi pembenahan layanan kesehatan, khususnya sistem rujukan darurat di wilayah Papua.










