SLEMAN, reportasepapua – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan pembekalan komunikasi publik kepada Taruna/i Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata Pertanahan–Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) 2025.
Pembekalan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (Kabag PMHAL) Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Bagas Agung Wibowo, di Pendopo STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Bagas, keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh cara penyampaiannya kepada masyarakat. Karena itu, peserta KKN diharapkan mampu menjelaskan program pemutakhiran data digital sertipikat tanah lama dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi warga.
“Banyak program gagal bukan karena kebijakannya buruk, tetapi karena cara komunikasinya tidak menyentuh realitas masyarakat. Tugas mahasiswa KKN bukan sekadar menjelaskan prosedur, tetapi memastikan pesan itu masuk akal bagi warga,” ujarnya.
Program pemutakhiran data digital sertipikat tanah lama ini akan dilaksanakan melalui KKNP-PTLP yang diikuti 619 Taruna/i STPN, terbagi dalam 80 kelompok, dan disebar di Provinsi DIY, Jawa Tengah, Aceh, serta Sumatera Utara. Khusus di Aceh dan Sumatera Utara, kegiatan difokuskan pada restorasi data pertanahan yang terdampak bencana hidrometeorologi.
KKNP-PTLP dijadwalkan berlangsung selama 85 hari, mulai 9 Februari 2026. Bagas menegaskan, pemutakhiran data digital tidak membatalkan sertipikat lama. Sertipikat yang telah diterbitkan sebelumnya tetap sah dan diakui secara hukum.
“Pemutakhiran ini dilakukan agar data pertanahan sesuai dengan kondisi lapangan terkini dan terintegrasi ke sistem digital, sehingga mampu melindungi hak atas tanah masyarakat di era digital,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara peserta KKN, pemerintah daerah, hingga perangkat desa dalam mengamankan hak atas tanah masyarakat, baik untuk saat ini maupun masa depan.
Dalam pembekalan tersebut, peserta juga mendapatkan materi teknis diseminasi komunikasi publik dan panduan pengelolaan media sosial. Salah satu narasumber yang hadir adalah pegawai Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Nanda Iffa Chaerunnisa. Ke depan, hasil kerja peserta KKN di lapangan akan dipublikasikan melalui konten media sosial agar pesan program dapat tersampaikan lebih luas kepada masyarakat.










