Pejabat Kesehatan PNG Gugat Praperadilan Imigrasi jayapura, Tuduhan Tindak Pidana Keimigrasian Dinilai Cacat Hukum

- Jurnalis

Sabtu, 19 Juli 2025 - 10:56 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengacara dan Tersangka Bertemu untuk Membahas Penanganan KAsus

Pengacara dan Tersangka Bertemu untuk Membahas Penanganan KAsus

Jayapura, Reportase Papua – Empat warga negara Papua Nugini (PNG) yakni Adrian Lohumbo, Nimbaken Tibli, dan Amstrong Kupe, menggugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jayapura. Mereka menilai proses penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sah secara hukum dan sarat pelanggaran prosedural.

Gugatan ini bermula dari dugaan pelanggaran keimigrasian yang disangkakan kepada ketiganya berdasarkan Pasal 119 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta. Namun, para pemohon menegaskan bahwa sejak ditangkap hingga ditetapkan sebagai tersangka, mereka tidak pernah didampingi penasihat hukum sebagaimana diwajibkan Pasal 56 KUHAP.

“Ini jelas pelanggaran hak asasi. Ancaman hukuman lima tahun mewajibkan penyidik untuk menunjuk penasihat hukum, namun itu tidak dilakukan,” kata kuasa hukum pemohon anthon raharusun kepada media ini pada sabtu 19 juli 2025.

Lebih lanjut, tindakan PPNS Keimigrasian dinilai cacat prosedur karena tidak memberikan tembusan surat penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka kepada keluarga ataupun perwakilan negara PNG di Jayapura. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 18 dan 21 KUHAP yang menjamin hak-hak tersangka selama proses hukum berlangsung.

Penerapan Hukum Pidana Dinilai Berlebihan

Pemohon juga menuding tindakan aparat berlebihan dan tidak proporsional. Mereka menilai pelanggaran administratif keimigrasian yang dilakukan seharusnya tidak serta merta dikriminalisasi. UU Keimigrasian sendiri telah mengatur tindakan administratif seperti deportasi, pembatalan izin tinggal, hingga larangan berada di wilayah tertentu.

“Penerapan hukum pidana semestinya menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir. Bukan dijadikan instrumen pertama,” lanjut kuasa hukum.

Salah satu pemohon, Adrian Lohumbo, bahkan diketahui memiliki paspor dan visa sah yang belum digunakan saat memasuki Indonesia. Penetapan tersangka terhadapnya dianggap tidak berdasar.

Baca Juga :  Revisi UU Kehutanan Dinilai Tak Sentuh Akar Masalah, Pakar Desak Dekolonisasi Tata Kelola Hutan

Tuntut Ganti Rugi Rp3,5 Miliar dan Rehabilitasi Nama Baik

Para pemohon juga menggugat ganti rugi atas dugaan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik. Mereka menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp1 miliar dan immateriil sebesar Rp2,5 miliar, total senilai Rp3,5 miliar. Nilai tersebut didasarkan atas kerugian nama baik, kehilangan pendapatan, serta perlakuan tidak manusiawi selama dalam tahanan.

Selain itu, para pemohon mengungkap adanya dugaan pemerasan saat penangkapan. Salah satu pemohon mengaku kehilangan uang tunai dan dipaksa membayar denda sebesar 80.000 Kina tanpa prosedur hukum yang jelas.

Trial by The Press dan Pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam permohonan praperadilan, mereka juga menyoroti pemberitaan media yang menyebut ketiganya masuk secara ilegal melalui jalur tikus. Faktanya, mereka mengklaim masuk melalui Pos Lintas Batas resmi menggunakan kendaraan sewaan. Mereka menyebut tindakan ini sebagai trial by the press yang merusak nama baik mereka sebagai pejabat pemerintah PNG.

“Media memvonis sebelum pengadilan memutus. Ini bentuk pelanggaran prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya dilindungi,” tegas kuasa hukum.

Permohonan Praperadilan dan Tuntutan

Dalam petitum-nya, para pemohon meminta Hakim Praperadilan untuk:

  1. Menyatakan tidak sah penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan;

  2. Memerintahkan pembebasan dari tahanan Rutan Abepura;

  3. Menyatakan batal demi hukum seluruh proses penyidikan;

  4. Memerintahkan rehabilitasi dan pemulihan nama baik serta pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng oleh Termohon I dan Termohon II.

Baca Juga :  Menumbuhkan Harapan Sejak Dini, Ops Damai Cartenz 2026 Dampingi Anak-Anak Koya Tengah Belajar dan Bermimpi

Sidang praperadilan ini menjadi ujian penting terhadap akuntabilitas dan profesionalisme penegakan hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan warga negara asing. Hakim tunggal dijadwalkan akan memutus perkara ini dalam waktu dekat.

Penuhi Undangan RS Bhayangkara, Empat Warga PNG Malah Ditahan Imigrasi Jayapura

Pihak Imigrasi Jayapura menahan empat warga negara asing asal Papua Nugini (PNG). Keempat warga negara itu diantaranya  Adrian Lohumbo (CEO West Sepik Province Health Authority PNG),Nimbaken Tibli (Finance Officer West Sepik Province Health Authority PNG), Amstrong Kupe (Nurse West Sepik Province Health Authority PNG) dan Melchior Nemo (Morgue Attendant West Sepik Province Health Authority PNG).

 Keempatnya  dituduh melanggar Pasal 113 dan Pasal 119 UU No. 6/2011 tentang Keimingrasian). Dalam rilis yang diterima redaksi. Sabtu malam (28/6/2025) Kuasa hukum empat tersangka yakni Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H,Yohanis D. Reda, S.T.,S.H.,M.H dan Jeremy D. Geraldion Raharusun, S.H membeberkan kronologis kejadian hingga kliennya ditetapkan sebagai tersangka.    Pada tanggal 12 Mei 2025, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jaya AKBP Rommy Sebastian, M.D.,M.P.H.,LL.M.,Ph.D mengundang Mr. Adrian Lohumbo (CEO West Sepik Province Health Authority PNG) melalui surat tertulis untuk berkunjung ke Rumah Sakit Polri Bhayangkara Jayapura.

 Maksud dari undangan tersebut adalah untuk mempererat hubungan persahabatan kedua negara. Mengingat selama ini banyak warga Vanimo PNG yang berobat di RS Bhayangkara Jayapura untuk melihat keadaan rumah sakit.

Kunjungan ini juga sekaligus melihat beberapa fasilitas alat kesehatan dan pelayanan RS Bhayangkara dalam rangka menjajaki kemungkinan kerjasama antara RS Bhayangkara dengan RS West Sepik Provincial Health Authority PNG.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 53 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru