Jakarta, 11 Juli 2025 — Revisi Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) yang tengah dibahas DPR RI dinilai sebagai momentum penting untuk mengakhiri warisan kolonial dalam pengelolaan hutan Indonesia. Banyak pihak menilai, UU yang berlaku saat ini tidak lagi relevan untuk menjawab kompleksitas konflik kehutanan dan belum merefleksikan keadilan ekologis.
Pakar kehutanan menyoroti bahwa UU Kehutanan masih bias daratan dan mengabaikan karakteristik kepulauan, terutama pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim.
Negara-Sentris dan Gagal Lindungi Hutan Alam
Difa Shafira, peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mengkritisi naskah revisi UU yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI dan Panja Komisi IV. Ia menilai substansinya masih mempertahankan pendekatan negara-sentris dan belum menyentuh akar persoalan seperti lemahnya sistem pemantauan dan penegakan hukum atas deforestasi.
“UU Kehutanan seharusnya menjadi safeguard atas kekayaan sumber daya alam Indonesia, bukan alat eksploitasi. Revisi ini harus mengatur hanya dua fungsi hutan: fungsi pokok dan fungsi cadangan yang wajib dipulihkan. Indonesia punya komitmen global, seperti Nationally Determined Contribution (NDC), untuk menekan deforestasi,” tegas Difa.
Desakan Dekolonisasi dan Keadilan Sosial-Ekologis
Dr. Yance Arizona dari Fakultas Hukum UGM menyebut perlunya perubahan paradigma: “Dekolonisasi hutan berarti menggeser peran dominan negara kepada masyarakat sebagai pilar utama tata kelola.” Ia menilai UUK saat ini bertentangan dengan semangat UU Pokok Agraria (UUPA), yang membongkar asas domein verklaring, doktrin kolonial yang menyatakan tanah tak bertuan sebagai milik negara.
Kiagus M. Iqbal dari Sajogyo Institute menambahkan, UUPA tidak sekadar melihat alam sebagai sumber daya teknokratis, tetapi sebagai Sumber-Sumber Agraria (SSA) yang menyatukan relasi sosial, ekologis, dan kultural manusia dan lingkungan. “Mengapa asas kolonial seperti domein verklaring masih dipertahankan dalam UUK? Itu adalah cara merampas tanah rakyat di masa penjajahan,” ujarnya.
Kritik Terhadap Konsep Hak Menguasai Negara
Erwin Dwi Kristianto dari HuMa menyoroti konsep Hak Menguasai Negara yang justru memperkuat legalisasi perampasan ruang hidup masyarakat. “Konsep ini melegitimasi eksploitasi yang tidak berpijak pada sejarah wilayah. Banyak kawasan hutan yang tidak pernah dikuasai raja atau negara, tapi kini diklaim sebagai milik negara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa UUK seharusnya lebih menekankan pada perlindungan fungsi ekologis hutan, bukan sebagai objek pembagian dan eksploitasi.
Peran Masyarakat Adat dan Ecological Law
Mohamad Burhanudin dari Yayasan Kehati menyebut revisi UUK sebagai momentum untuk mengadopsi paradigma keadilan ekologis. “Hutan adalah penyangga kehidupan, bukan objek produksi. Masyarakat adat, dengan pengetahuan lokal dan praktik hidup berkelanjutan, harus diakui sebagai penjaga utama ekosistem,” ujarnya.
Burhanudin juga menyoroti buruknya tata kelola kehutanan: praktik perizinan koruptif, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya partisipasi masyarakat adat. Ia menegaskan pentingnya membuka ruang partisipatif yang sejati dan transparan dalam revisi UUK.
Legalitas Tak Selalu Berarti Legitimasi Sosial
Dr. Martua T. Sirait dari Samdhana Institute menekankan bahwa dekolonisasi harus dimulai dari perubahan mendasar dalam perencanaan kawasan hutan. Ia mencontohkan penetapan kawasan hutan yang selama ini dilakukan tanpa pendekatan sosial-budaya dan tanpa konsultasi dengan masyarakat terdampak.
“Meskipun pengukuhan kawasan hutan secara teknis administratif dianggap selesai, sering kali tidak ada legitimasi sosial. Pendekatan etnografis harus menjadi fondasi dalam penyusunan batas kawasan untuk menghindari konflik berkepanjangan,” jelasnya.
Dampak Langsung bagi Warga dan Pulau Kecil
O.Z.S. Tihurua dari KORA Maluku mengungkap pengalaman warga yang tiba-tiba menemukan tapal batas kawasan hutan dipasang di pekarangan, kebun, dan hutan adat mereka. “Selama sosialisasi, warga hanya diajak bicara soal taman nasional. Tiba-tiba tanah yang mereka kelola selama puluhan tahun diklaim sebagai hutan negara,” katanya.
Prof. Agustinus Kastanya dari Universitas Pattimura menambahkan bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua (one-size-fits-all) tidak cocok diterapkan di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua. “Kita hidup di pulau-pulau kecil dengan DAS yang pendek dan rentan. UUK saat ini membuka jalan eksploitasi oleh korporasi besar, dari konsesi kehutanan hingga pertambangan. Ini ancaman serius terhadap keberlanjutan,” tegasnya.
Desakan Pembentukan UUK Baru
Anggi Putra Prayoga, juru kampanye dari Forest Watch Indonesia, menyerukan perlunya pembentukan UU Kehutanan yang benar-benar baru. “UUK lama sudah usang secara sosiologis, filosofis, dan yuridis. Sudah saatnya kita membentuk UUK baru yang menjawab persoalan tata kelola hutan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis keadilan,” katanya.
Ia menambahkan, sub-sektor kehutanan menyumbang kontribusi paling kecil terhadap PDB, namun menyebabkan dampak lingkungan paling luas. Oleh karena itu, pembaruan harus dilakukan secara menyeluruh.










