Papua Muda Progresif Hasilkan Tiga Rekomendasi untuk Penyelesaian Konflik Papua Pegunungan

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 26 September 2026 - 22:05 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

REPORTASEPAPUA : WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN – Diskusi publik Papua Muda Progresif di Wamena menghasilkan tiga rekomendasi terkait perlindungan masyarakat sipil, pelibatan berbagai elemen dalam penyelesaian konflik, serta penghentian kekerasan yang berdampak terhadap warga.

Tiga rekomendasi tersebut lahir dalam diskusi bertema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” yang digelar di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu (26/9/2026).

Forum menghadirkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri.

Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, mengatakan konflik di Papua perlu dibicarakan secara terbuka agar pemerintah dan masyarakat dapat mencari jalan keluar yang dapat diterima berbagai pihak.

“Konflik yang terjadi di Papua ini harus dibicarakan, terutama pemerintah harus bicara, agar bisa mencari jalan keluar damai. Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara,” kata Yops.

Menurutnya, keresahan akibat situasi keamanan dirasakan masyarakat Papua maupun non-Papua. Karena itu, ruang dialog dinilai diperlukan untuk mempertemukan berbagai pandangan dan merumuskan langkah penyelesaian.

“Tidak ada pemerintah bicara bagaimana mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik agar konflik ini berakhir. Itu yang kita harapkan,” ujarnya.

Tiga Rekomendasi

Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan/DPRD dan MRP. Papua Muda Progresif mendorong lembaga tersebut membuat regulasi daerah sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil dan masyarakat adat.

Rekomendasi kedua meminta eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga :  BENDERA BINTANG KEJORA BERKIBAR DI USTJ, AKSI MASSA BERUJUNG BENTROK

Dialog tersebut diharapkan membahas persoalan kekerasan, konflik sosial, konflik politik, hingga konflik antarsuku di Papua Pegunungan secara adil dan bermartabat.

Sementara rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang berkonflik agar segera menghentikan kekerasan, terutama tindakan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil.

Forum juga menyerukan agar nilai-nilai ajaran agama Kristen tetap dipegang dalam kehidupan masyarakat.

Yops mengatakan Papua Muda Progresif memilih jalur dialog dan pembahasan intelektual sebagai cara menyampaikan aspirasi.

“Sebenarnya ada banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi, di mana teman-teman bisa turun jalan dan lain sebagainya, tetapi kami memilih menyampaikan aspirasi dengan jalan yang lebih intelektual,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat membantu meneruskan hasil rekomendasi tersebut kepada pemerintah pusat apabila terdapat persoalan yang membutuhkan kebijakan di tingkat nasional.

Dampak Konflik terhadap Pelayanan Dasar

Selain persoalan keamanan dan kekerasan, forum juga menyoroti dampak situasi konflik terhadap pelayanan dasar masyarakat.

Yops menyebut penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah wilayah ke perkotaan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, pendidikan dan kesehatan tetap dibutuhkan masyarakat meskipun kondisi keamanan belum sepenuhnya stabil.

Ketua Panitia Diskusi Publik, Jasman Yalegat, mengatakan persoalan kemanusiaan, konflik bersenjata, dan situasi di Papua Pegunungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Baca Juga :  Sejumlah Anggota DPR RI Dinonaktifkan :Ini Penjelasan NSL

“Persoalan kemanusiaan, konflik bersenjata serta situasi Papua yang kian memprihatinkan ini perlu adanya keterlibatan semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat sipil,” kata Jasman.

Ia menyebut Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo sebagai sejumlah wilayah yang menurutnya perlu mendapat perhatian bersama.

Jasman menegaskan diskusi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Gagasan yang muncul akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

“Tujuan diskusi publik ini merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi ruang penyatuan gagasan dari berbagai pihak. Kemudian dapat dirumuskan secara bersama-sama dan ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” jelasnya.

Perlindungan Masyarakat Sipil Jadi Perhatian

Dorongan perlindungan masyarakat sipil juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai kondisi HAM di Papua.

Dalam materi yang disampaikan, Komnas HAM disebut selama ini mencatat dampak kekerasan dan konflik terhadap hak-hak sipil serta kehidupan masyarakat di Papua.

Bagi Papua Muda Progresif, hasil diskusi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret.

Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut selanjutnya bergantung pada lembaga yang menjadi tujuan rekomendasi.

Perlindungan masyarakat sipil, keberlangsungan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta ruang dialog yang melibatkan berbagai elemen menjadi sejumlah hal yang disoroti dalam forum tersebut.

Dari Wamena, Papua Muda Progresif mendorong agar dialog menghasilkan langkah konkret, perlindungan terhadap warga diperkuat, dan kekerasan yang berdampak terhadap masyarakat sipil dihentikan.

Berita Terkait

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan
BENDERA BINTANG KEJORA BERKIBAR DI USTJ, AKSI MASSA BERUJUNG BENTROK
Staf Khusus Presiden RI Dorong Batam Bangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) UMKM untuk Tujuan Ekspor
Wisata Rohani PW GKI di Boven Digoel, Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Perempuan
KKB Diduga Sandera 9 Perempuan di Jila, Satu Ibu Tewas dan Anaknya Dibuang ke Jurang
Gus Yusuf, Darah Segar bagi NU
Ngotot Masuk Liga 1 Indonesia, Persipura Datangkan Pemain Naturalisasi
KEPP Otsus Papua Tanggapi Kritik Tokoh Agama soal Belum Turun ke Papua
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 10:22 WIT

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Rabu, 30 September 2026 - 16:48 WIT

BENDERA BINTANG KEJORA BERKIBAR DI USTJ, AKSI MASSA BERUJUNG BENTROK

Sabtu, 26 September 2026 - 22:05 WIT

Papua Muda Progresif Hasilkan Tiga Rekomendasi untuk Penyelesaian Konflik Papua Pegunungan

Rabu, 26 Agustus 2026 - 17:25 WIT

Staf Khusus Presiden RI Dorong Batam Bangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) UMKM untuk Tujuan Ekspor

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:31 WIT

Wisata Rohani PW GKI di Boven Digoel, Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Perempuan

Berita Terbaru