Makassar, Reportase Papua – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggandeng 28 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium Universitas Islam Makassar (UIM), Kamis (9/7/2026).
Melalui kerja sama tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong keterlibatan civitas academica dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Fokus utamanya adalah mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf yang hingga kini masih cukup rendah di Sulawesi Selatan.
Menteri Nusron mengatakan, masih terdapat sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di Sulawesi Selatan yang belum memiliki sertipikat. Ia berharap seluruh perguruan tinggi yang telah menandatangani MoU dapat mengerahkan mahasiswa melalui KKN Tematik agar target penyelesaian dapat tercapai dalam waktu satu tahun.
“Semoga kekurangan sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di Sulawesi Selatan tahun depan bisa dikeroyok oleh 28 kampus. Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu tahun. Saya juga berharap KKN Tematik memiliki indikator kinerja yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, dari sekitar 18 ribu bidang tanah wakaf yang tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, baru 4.516 bidang atau sekitar 24,87 persen yang telah bersertipikat. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai sekitar 58 persen.
Secara nasional, Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh tanah wakaf di Indonesia telah bersertipikat pada 2028. Pelibatan perguruan tinggi melalui KKN Tematik dinilai menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pencapaian target tersebut.
Keberhasilan program serupa sebelumnya telah dibuktikan oleh Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam waktu tiga bulan, mahasiswa KKN Tematik dari kampus tersebut berhasil membantu penyelesaian sertipikasi sebanyak 2.487 bidang tanah wakaf.
“Saya ingin keberhasilan itu bisa diterapkan di Sulawesi Selatan. Harapannya, saat saya kembali tahun depan, seluruh tanah wakaf maupun tempat ibadah dari semua agama di Sulawesi Selatan sudah bersertipikat atau setidaknya mendekati 100 persen,” kata Nusron.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo, menyerahkan 83 sertipikat tanah wakaf kepada sejumlah penerima. Sertipikat tersebut diperuntukkan bagi masjid, musala, yayasan, serta berbagai tempat ibadah lainnya di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Makassar, Muammar Bakry, menyambut baik program percepatan sertipikasi tanah wakaf tersebut. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah wakaf sangat penting untuk melindungi aset keagamaan dari potensi sengketa maupun penyerobotan.
Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan layanan sertipikasi tanah wakaf secara gratis sehingga dapat memberikan rasa aman bagi pengelola rumah ibadah dan lembaga keagamaan di masa mendatang.










