Oleh: Dr. (Cand.) Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, S.T., B.Sc., Ed.M., M.B.A.
(Dosen dan Peneliti Kebijakan Ekonomi di Pusat Kajian Daya Saing ASEAN POLIBATAM, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua)
Rabu, 4 November lalu, saya berkesempatan bertemu dan melangsungkan Diskusi strategis dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia (RI), Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., yang membuka kembali mata saya pada satu pekerjaan rumah Indonesia yang tak kunjung selesai tiap tahunnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seringkali karhutla dipandang ‘cuma’ sebagai bencana ekologis musiman. Padaha jika ditarik lebih dalam dari kacamata ekonomi politik, keamanan nasional, dan pembangunan berkelanjutan, karhutla adalah ancaman nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional kita.
Sebagai dosen dan seorang peneliti kebijakan ekonomi, saya melihat karhutla bukan sekadar urusan asap dan titik api. Karhutla adalah bentuk nyata dari negative externalities (eksternalitas negatif) dan market failure (kegagalan pasar). Ketika sebagian pihak meraup keuntungan ekonomi instan dari pembukaan atau pemanfaatan lahan secara nir regulasi, masyarakat luas justru harus menanggung beban biaya sosial yang masif.
Angkanya pun tidak main-main. Riset CELIOS pada 2026 mencatat estimasi kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah menyentuh angka fantastis, Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Angka ini mengingatkan kita pada proyeksi Bank Dunia (World Bank) atas karhutla dahsyat pada 2015 silam yang merugikan negara hingga $16,1 miliar atau setara Rp221 triliun, artinya kerusakan lingkungan secara langsung memangkas produktivitas tenaga kerja, melumpuhkan rantai pasok perdagangan, membengkakkan biaya jaminan kesehatan publik, dan mereduksi kesejahteraan rakyat secara sistematis.
Persoalan ini menjadi semakin krusial ketika kita membicarakan tanah Papua. Hutan hujan tropis di Papua memiliki dimensi ekonomi politik yang sangat khas dan unik. Kerugian akibat karhutla di bumi Cenderawasih melampaui kalkulasi komersial kayu atau nilai ekonomis lahan semata. Di sana, hutan adalah natural capital (modal alam) yang menjadi hulu peradaban, penjaga keanekaragaman hayati, penyimpan karbon dunia, sekaligus sumber pangan, air bersih, identitas kultural, dan tumpuan penghidupan utama bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dalam perspektif natural capital economics, hilangnya hutan Papua berarti hilangnya aset produktif jangka panjang. Tragisnya, nilai aset jangka panjang ini sering kali gagal tercermin secara akurat dalam rumusan Produk Domestik Bruto (PDB) konvensional yang kerap hanya mengukur pertumbuhan fisik sesaat.
Lebih jauh lagi, karhutla telah bergeser menjadi isu keamanan nasional (environmental security). Kerusakan lingkungan berskala masif memicu tekanan fiskal, sengketa tenurial atas tanah adat, gangguan mobilitas ekonomi, hingga potensi ketegangan diplomatik akibat limpasan kabut asap lintas negara. Di sinilah Indonesia di bawah arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir melalui regulasi yang tegas, pengawasan ketat, serta konsistensi penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).
Kita tidak bisa lagi membiarkan mekanisme pasar berjalan sendiri tanpa kendali negara. Penanganan karhutla membutuhkan orkestrasi kebijakan yang terintegrasi lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga kearifan masyarakat adat setempat.
Sudah saatnya paradigma pembangunan ekonomi nasional kita bergeser. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi diukur semata-mata dari besarnya angka investasi yang masuk atau lonjakan PDB yang tercatat di atas kertas. Kita harus menghitung berapa banyak kekayaan alam yang musnah, berapa biaya kesehatan yang ditanggung rakyat, dan berapa banyak generasi masa depan yang kehilangan hak atas lingkungan yang layak akibat kelalaian hari ini.
Pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya bukan masalah angka di atas kertas kekayaan yang kita hasilkan dalam satu tahun fiskal, tapi seberapa besar kekayaan alam dan kesejahteraan berkelanjutan yang bisa kita wariskan kepada generasi masa depan. Hutan Papua dan hutan Indonesia adalah modal strategis peradaban. Menjaga hutan bukan sekadar kewajiban ekologis, melainkan sebuah investasi ekonomi mutlak demi masa depan Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan.










