Jayapura – Tim kuasa hukum Ludya Eruleke Logo, S.STP., M.Si., menilai jawaban Termohon dalam sidang praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN Jap semakin menguatkan pentingnya pengujian secara ketat terhadap penetapan tersangka dan tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik.
Dalam siaran pers yang diterima media, Senin (6/7/2026), tim kuasa hukum yang dipimpin Yuliyanto SH MH menyatakan bahwa praperadilan bukan merupakan upaya untuk menghindari proses hukum, melainkan mekanisme yang disediakan undang-undang untuk memastikan seluruh tindakan penyidik telah memenuhi prinsip due process of law.
Menurut kuasa hukum, jawaban Termohon lebih banyak memuat dokumen administrasi penyidikan, seperti surat perintah, berita acara pemeriksaan (BAP), pemanggilan saksi, pemeriksaan ahli, penyitaan hingga penetapan pengadilan. Namun, hal yang menjadi pokok pengujian dalam praperadilan adalah apakah sebelum penetapan tersangka telah tersedia sedikitnya dua alat bukti yang sah dan relevan.
“Yang harus diuji adalah apakah sebelum Ludya ditetapkan sebagai tersangka sudah ada minimal dua alat bukti yang sah, relevan, dan mengarah kepada dirinya,” demikian pernyataan tim kuasa hukum.
Kuasa hukum juga menyoroti belum jelasnya objek surat yang diduga dipalsukan dalam perkara tersebut. Mereka menyebut terdapat penyebutan Surat Pemberitahuan Bupati Jayawijaya Nomor 600/488/BUP/2019 dan Nomor 600/491/BUP/2019, namun menurut mereka belum dijelaskan secara rinci surat mana yang menjadi objek dugaan pemalsuan, apakah dokumen asli atau salinan, serta bagian mana yang dianggap palsu.
Menurut mereka, kejelasan objek dugaan tindak pidana merupakan syarat mendasar dalam perkara dugaan pemalsuan surat sehingga penetapan tersangka tidak boleh didasarkan pada sangkaan yang masih kabur.
Selain itu, tim kuasa hukum mempertanyakan proses pembuktian terhadap barang bukti elektronik. Mereka menyebut penetapan tersangka dilakukan pada 8 Juni 2026, sedangkan permohonan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap laptop baru diajukan pada 19 Juni 2026.
Mereka berpendapat apabila pemeriksaan forensik dilakukan setelah penetapan tersangka, maka hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan penetapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Tim kuasa hukum juga meminta legalitas penyitaan satu unit laptop milik Pemohon diuji secara menyeluruh. Menurut mereka, alasan keadaan mendesak yang digunakan penyidik harus dijelaskan secara konkret, termasuk mengenai prosedur penyitaan, saksi yang hadir, berita acara, tanda terima, hingga rantai penguasaan barang bukti.
“Penyitaan terhadap perangkat elektronik pribadi memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi dan hak pembelaan seseorang. Karena itu legalitasnya perlu diuji secara ketat,” ujar tim kuasa hukum.
Dalam keterangannya, mereka menegaskan bahwa praperadilan tidak bertujuan mengadili pokok perkara pidana, melainkan menguji legalitas tindakan penyidik, termasuk penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti.
Melalui permohonan praperadilan tersebut, kuasa hukum meminta hakim memeriksa secara objektif apakah sebelum penetapan tersangka telah tersedia minimal dua alat bukti yang sah, apakah objek dugaan pemalsuan telah dijelaskan secara jelas, serta apakah proses penyitaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Ludya Eruleke Logo, melalui tim kuasa hukumnya, menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan menggunakan seluruh hak hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, dalam jawaban yang disampaikan di persidangan, Termohon meminta agar Pengadilan Negeri Jayapura menolak permohonan praperadilan dan menyatakan penetapan tersangka serta penyitaan barang bukti telah sah menurut hukum.










