MANOKWARI, Reportasepapua – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, menolak tegas wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Menurut Amin, posisi Polri sudah jelas
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Polri merupakan institusi sipil negara yang berada di bawah Presiden.
“Polri sebagai aparatur negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya keamanan dalam negeri,” kata Amin di Manokwari.
Ia menegaskan, selama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih berdiri, Polri harus tetap berada di bawah komando dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Amin juga menyatakan Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat mendukung aspirasi gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa di Manokwari yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap wacana tersebut.
“Kami secara tegas menolak wacana yang menginginkan Polri dipisahkan dari tanggung jawab Presiden dan dialihkan ke kementerian. Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat mendukung Polri tetap berada di garis komando Presiden,” ujarnya.
Ia menambahkan, sikap tersebut akan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua Barat untuk diteruskan ke tingkat pusat. (Dhy)










