ATR/BPN Terapkan Manajemen Risiko untuk Pelayanan Lebih Cepat

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 6 Februari 2026 - 00:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat penerapan manajemen risiko guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko.

Untuk meningkatkan pemahaman jajaran internal terhadap regulasi tersebut, ATR/BPN menggelar Webinar Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN 1/2026 secara daring dan luring di Aula Prona, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan pilar strategis dalam menjalankan pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN.

“Manajemen risiko menjadi pilar yang sangat strategis dalam pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Sosialisasi ini menegaskan komitmen kami untuk menerapkan manajemen risiko secara terstruktur dan menyeluruh di seluruh unit kerja,” ujar Dalu saat membuka webinar.

Turunan Kebijakan Nasional

Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2026 merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN.

Regulasi ini bertujuan memperkuat tata kelola organisasi agar lebih terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan agar lebih relevan dan aplikatif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Baca Juga :  Aksi Damai Greenpeace dan Pemuda Papua: “Selamatkan Raja Ampat dari Tambang Nikel”

Tiga Fokus Penguatan Manajemen Risiko

Dalam pemaparannya, Sekjen ATR/BPN menekankan tiga fokus utama penerapan manajemen risiko. Pertama, penyelarasan kebijakan dan prosedur kerja agar risiko dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani secara sistematis. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan data dan sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan.

“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat,” tegas Dalu.

Ia menambahkan, manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat untuk bekerja lebih terencana, aman, dan terkendali dalam mencapai target kinerja setiap satuan kerja.

“Saya mengajak seluruh pegawai, khususnya di daerah, untuk memandang peraturan ini sebagai alat perbaikan kerja nyata, bukan beban administratif. Jika diterapkan dengan baik, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Baca Juga :  Patroli Dialogis Satgas Ops Damai Cartenz di Pasar Sinak, Jaga Keamanan Aktivitas Jual Beli Warga

Peran Strategis BPSDM

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM Kementerian ATR/BPN, Norman Subowo, menyampaikan bahwa BPSDM memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi manajemen risiko melalui pelatihan, sertifikasi, serta fasilitasi sosialisasi kebijakan.

Menurutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Permen ATR/Kepala BPN 1/2026, pembangunan budaya risiko menjadi pilar penting yang harus diwujudkan melalui peningkatan kesadaran, kepemimpinan yang berorientasi risiko, serta integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis organisasi.

“BPSDM berkomitmen penuh mendukung terwujudnya budaya manajemen risiko yang kuat di seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN,” kata Norman.

Diikuti Jajaran Pusat dan Daerah

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad serta Kepala Bagian Manajemen Risiko Iin Herawati, dan dimoderatori oleh Kepala Subbagian Pengembangan Manajemen Risiko Ayuhan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta jajaran Kementerian ATR/BPN baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berita Terkait

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat
Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya
Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya
Kepala Suku Ohee Dukung Pendekatan Humanis Damai Cartenz, Ajak Warga Papua Rawat Persaudaraan dan Kedamaian
PTTUN MANADO KUATKAN PUTUSAN PTUN JAYAPURA, GUBERNUR PAPUA TENGAH DINYATAKAN MELANGGAR HUKUM DALAM SENGKETA PAW
Sarmai Atas Menjadi Persinggahan Terakhir PAPEDA dalam Rangkaian Edukasi 2026
PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:45 WIT

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 19:44 WIT

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Sabtu, 21 November 2026 - 19:33 WIT

Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya

Sabtu, 21 November 2026 - 19:30 WIT

Kepala Suku Ohee Dukung Pendekatan Humanis Damai Cartenz, Ajak Warga Papua Rawat Persaudaraan dan Kedamaian

Sabtu, 21 November 2026 - 11:46 WIT

Sarmai Atas Menjadi Persinggahan Terakhir PAPEDA dalam Rangkaian Edukasi 2026

Berita Terbaru