Jayapura, 22 Oktober 2025 — Kepala Adat Port Numbay, Daniel Toto, angkat bicara menanggapi polemik pemusnahan burung Cenderawasih dan bagian-bagiannya oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua di Jayapura. Ia menilai peristiwa itu harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan lembaga adat untuk menyusun regulasi turunan yang melindungi keseimbangan antara pelestarian satwa dan pelestarian budaya masyarakat adat Papua.
Dalam pernyataannya, Daniel Toto menyebut, persoalan penggunaan satwa endemik seperti burung Cenderawasih dalam budaya Papua bukan hal baru. Bahkan, sejak tahun 2017 sudah ada surat edaran pemerintah Papua yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan satwa liar. Namun, hingga kini belum ada peraturan turunannya yang jelas dan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat adat.
“Surat edaran itu sudah ada sejak lama, tapi sampai sekarang belum dibuat aturan turunannya. Ini membuat masyarakat bingung—mana yang boleh, mana yang dilarang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa tindakan hukum tanpa disertai pemahaman budaya bisa memunculkan konflik sosial di masyarakat. Menurutnya, banyak warga adat yang masih menggunakan bagian satwa dalam atribut budaya karena ketidaktahuan dan belum adanya regulasi yang tegas namun humanis.
“Kalau ada warga yang dihukum karena hal itu, kita juga harus pikirkan konsekuensinya bagi keluarga mereka. Pemerintah perlu duduk bersama dengan pemangku adat untuk mencari jalan tengah,” ujarnya.
Daniel Toto menilai, peristiwa pembakaran burung Cenderawasih oleh BBKSDA Papua pada 20 Oktober lalu seharusnya menjadi “wake up call” bagi pemerintah provinsi, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan seluruh pihak terkait untuk segera menindaklanjuti aturan perlindungan satwa yang berpihak pada kearifan lokal masyarakat adat.
“Kita berharap MRP, pemerintah, dan lembaga adat bisa bersama-sama menyusun regulasi agar pelestarian alam dan budaya bisa berjalan seimbang. Jangan sampai adat dilupakan, tapi jangan juga alam dirusak,” tutupnya.










