JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan kepatuhan dan kinerja belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja atas Belanja Daerah dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (15/1/2026).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh masyarakat Papua, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Papua yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan berintegritas,” ujar Aryoko.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK berlangsung sekitar 60 hari kalender dan mencerminkan keseriusan dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, taat aturan, efisien, serta berorientasi pada hasil.
Menurut Aryoko, LHP BPK tidak sekadar dipandang sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai cerminan tata kelola keuangan daerah sekaligus peta jalan untuk perbaikan ke depan.
“Kami siap menerima seluruh hasil pemeriksaan, baik apresiasi maupun catatan, temuan, serta rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Pemprov Papua, lanjut Aryoko, berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Rekomendasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan belanja daerah yang patuh dan berkinerja tinggi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis”.
“Pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi daerah,” jelasnya.
Wagub Aryoko mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua agar menjadikan LHP BPK sebagai bahan evaluasi dan pijakan perbaikan nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan BPK sebagai mitra strategis dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara.
“Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin kuat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Aryoko.










