JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Pengadilan Agama Jayapura melaksanakan eksekusi penyitaan terhadap sejumlah aset berupa rumah, ruko, dan tanah di berbagai lokasi di Kota Jayapura. Penyitaan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 PK/Ag/2023 tertanggal 14 September 2023.
Eksekusi dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt/Eks/2025/PA/JPR, yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai Selasa (22/7/2025) hingga Kamis (24/7/2025). Proses sita melibatkan kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta kuasa hukum dari pihak penggugat dan pemohon.
Penyitaan dilakukan dengan pemasangan plang sita pada objek sengketa. Pihak yang menempati aset tidak diperkenankan memindahtangankan atau menjual objek tersebut. Juru sita sekaligus Panitera Pengadilan Agama Jayapura, Muhamad Abdu M. Torano, menegaskan bahwa eksekusi ini dilakukan sesuai amar putusan PK yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Aset yang kami sita dijadwalkan selesai paling lambat hari Kamis. Bagi penghuni, kami titipkan aset tersebut untuk dijaga. Aktivitas sewa tetap berjalan, tapi tidak boleh dipindah tangankan hingga proses lelang,” ujar Torano kepada wartawan.
Diketahui, aset yang disita merupakan milik Herlena dan Ernita, dua pihak dalam perkara sengketa waris yang telah berlangsung hampir delapan tahun.
Kuasa hukum Herlena, Takamully, SH., MH., menyampaikan bahwa kasus ini merupakan konflik waris antara anak kandung dari mendiang Marjohan—yang memiliki dua istri, yakni Pipin dan Yulimar. Herlena merupakan anak sulung dari istri pertama.
“Ibu Pipin memiliki lima anak kandung, salah satunya Herlena. Sedangkan istri kedua, Ibu Yulimar, tidak memiliki anak kandung namun memiliki anak angkat. Dalam proses pembagian warisan, kami tegaskan hak anak kandung harus diutamakan sesuai hukum Islam,” jelas Takamully.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan putusan PK tahun 2023, pembagian aset dilakukan secara proporsional. Namun selama bertahun-tahun, pihak anak kandung merasa dizalimi dan tidak menerima haknya.
“Putusan ini menjadi langkah positif dan kami dari Kantor Hukum Pieter Ell & Rekan akan terus mengawal agar hak klien kami terpenuhi. Tahap awal adalah sita eksekusi, selanjutnya akan dilakukan penilaian aset dan lelang terbuka kepada publik,” tambahnya.
Rincian Aset yang Disita:
Selasa, 22 Juli 2025 – Distrik Jayapura Utara & Jayapura Selatan
Jayapura Utara:
Tanah dan bangunan di Jalan Sungai Tami, Kelurahan Imbi (SHM No. 71).
Tiga unit rumah tinggal di Kelurahan Gurabesi (SHM No. 566, 568, dan 569).
Bangunan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gurabesi (SHM No. 114).
Jayapura Selatan:
Tiga unit Ruko Toko Papua di Kelurahan Entrop (SHM No. 1.401).