REPORTASEPAPUA, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Justice menyatakan akan membawa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami kliennya, Lita Sari Nurullita, ke Dinas Tenaga Kerja setelah proses perundingan bipartit dengan PT BWSI dinilai tidak mencapai kesepakatan.
LBH Jakarta Justice menyebut perusahaan tidak menghadiri tiga kali undangan perundingan bipartit yang telah dijadwalkan, yakni pada 26 Juni, 30 Juni, dan 3 Juli 2026.
Menurut kuasa hukum Lita Sari Nurullita, Yuliyanto, S.H., M.H., pada hari Jumat (3/7/2026), meskipun perusahaan telah menyampaikan tanggapan tertulis melalui email maupun surat, langkah tersebut tidak dapat menggantikan forum perundingan bipartit yang diatur dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
“Bipartit merupakan ruang perundingan langsung antara para pihak untuk mencari kesepakatan. Klarifikasi melalui email bukan pengganti perundingan. Karena forum bipartit telah diupayakan, kami akan membawa perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja,” kata Yuliyanto dalam keterangannya.
LBH Jakarta Justice menyatakan akan mencatatkan perselisihan tersebut ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan atau instansi ketenagakerjaan yang berwenang agar perkara memasuki tahap mediasi hubungan industrial.
Selain itu, pihaknya akan menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk undangan bipartit, catatan ketidakhadiran perusahaan, serta korespondensi yang telah dilakukan selama proses perundingan.
LBH juga meminta agar mediator nantinya memeriksa dasar pemutusan hubungan kerja, dokumen pendukung, serta perhitungan hak-hak pekerja yang menjadi objek perselisihan.
Dalam keterangannya, LBH Jakarta Justice menegaskan bahwa dalil perusahaan mengenai dugaan pelanggaran maupun dasar PHK terhadap kliennya harus diuji secara objektif melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut mereka, klaim sepihak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja.
Perselisihan tersebut berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja terhadap Lita Sari Nurullita serta pemenuhan hak-hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja. LBH meminta agar hak normatif maupun hak finansial kliennya, termasuk perhitungan hak atas berakhirnya hubungan kerja, tidak ditahan atau diperhitungkan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan LBH, undangan bipartit pertama dikirim pada 19 Juni 2026 untuk pelaksanaan pertemuan pada 26 Juni. Pada 23 Juni, namun Pihak Bank mengajukan perubahan jadwal dan lokasi pertemuan. Sehari kemudian, LBH menyampaikan penolakan terhadap perubahan tersebut dan mengirim undangan bipartit kedua untuk 30 Juni 2026.
Selanjutnya, pada 29 Juni 2026 perusahaan menyampaikan Surat Tanggapan Bipartit Nomor 008/BWS-DIV.HC/LBH JJ/VI/2026. LBH kemudian mengirim undangan bipartit ketiga pada 30 Juni untuk pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026.
LBH menyatakan bahwa hingga pertemuan terakhir, pihak perusahaan kembali tidak hadir sehingga proses bipartit dinilai gagal dan perselisihan akan dilanjutkan ke tahap mediasi di Dinas Tenaga Kerja. LBH Jakarta Justice juga menyatakan tetap menghormati hak jawab PT Bank WSI Tbk. Seluruh dalil maupun klaim yang disampaikan para pihak, menurut LBH, tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang berwenang.










