Bipartit Dinilai Gagal, Sengketa PHK Eks Pegawai Bank Masuk Tahap Mediasi

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 5 Juli 2026 - 10:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sengketa PHK Lita Sari Nurullita Berlanjut ke Disnaker, LBH Nilai Proses Bipartit Tak Mencapai Kesepakatan

Sengketa PHK Lita Sari Nurullita Berlanjut ke Disnaker, LBH Nilai Proses Bipartit Tak Mencapai Kesepakatan

REPORTASEPAPUA, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Justice menyatakan akan membawa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami kliennya, Lita Sari Nurullita, ke Dinas Tenaga Kerja setelah proses perundingan bipartit dengan PT BWSI dinilai tidak mencapai kesepakatan.

LBH Jakarta Justice menyebut perusahaan tidak menghadiri tiga kali undangan perundingan bipartit yang telah dijadwalkan, yakni pada 26 Juni, 30 Juni, dan 3 Juli 2026.

Menurut kuasa hukum Lita Sari Nurullita, Yuliyanto, S.H., M.H., pada hari Jumat (3/7/2026), meskipun perusahaan telah menyampaikan tanggapan tertulis melalui email maupun surat, langkah tersebut tidak dapat menggantikan forum perundingan bipartit yang diatur dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Bipartit merupakan ruang perundingan langsung antara para pihak untuk mencari kesepakatan. Klarifikasi melalui email bukan pengganti perundingan. Karena forum bipartit telah diupayakan, kami akan membawa perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja,” kata Yuliyanto dalam keterangannya.

LBH Jakarta Justice menyatakan akan mencatatkan perselisihan tersebut ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan atau instansi ketenagakerjaan yang berwenang agar perkara memasuki tahap mediasi hubungan industrial.

Baca Juga :  Wakapolda Papua Buka Pembinaan Pencegahan Radikalisme, Tekankan Toleransi dan Penguatan Ideologi Pancasila

Selain itu, pihaknya akan menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk undangan bipartit, catatan ketidakhadiran perusahaan, serta korespondensi yang telah dilakukan selama proses perundingan.

LBH juga meminta agar mediator nantinya memeriksa dasar pemutusan hubungan kerja, dokumen pendukung, serta perhitungan hak-hak pekerja yang menjadi objek perselisihan.

Dalam keterangannya, LBH Jakarta Justice menegaskan bahwa dalil perusahaan mengenai dugaan pelanggaran maupun dasar PHK terhadap kliennya harus diuji secara objektif melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut mereka, klaim sepihak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja.

Perselisihan tersebut berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja terhadap Lita Sari Nurullita serta pemenuhan hak-hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja. LBH meminta agar hak normatif maupun hak finansial kliennya, termasuk perhitungan hak atas berakhirnya hubungan kerja, tidak ditahan atau diperhitungkan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

Baca Juga :  Soal Penikaman Yahukimo, Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBP Andria Sebut Personel Gabungan Sudah Olah TKP ! Pelaku Diburu !

Berdasarkan kronologi yang disampaikan LBH, undangan bipartit pertama dikirim pada 19 Juni 2026 untuk pelaksanaan pertemuan pada 26 Juni. Pada 23 Juni, namun Pihak Bank mengajukan perubahan jadwal dan lokasi pertemuan. Sehari kemudian, LBH menyampaikan penolakan terhadap perubahan tersebut dan mengirim undangan bipartit kedua untuk 30 Juni 2026.

Selanjutnya, pada 29 Juni 2026 perusahaan menyampaikan Surat Tanggapan Bipartit Nomor 008/BWS-DIV.HC/LBH JJ/VI/2026. LBH kemudian mengirim undangan bipartit ketiga pada 30 Juni untuk pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026.

LBH menyatakan bahwa hingga pertemuan terakhir, pihak perusahaan kembali tidak hadir sehingga proses bipartit dinilai gagal dan perselisihan akan dilanjutkan ke tahap mediasi di Dinas Tenaga Kerja. LBH Jakarta Justice juga menyatakan tetap menghormati hak jawab PT Bank WSI Tbk. Seluruh dalil maupun klaim yang disampaikan para pihak, menurut LBH, tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang berwenang.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 276 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru