Laporan: Priyadi
REPORTASEPAPUA.CO.ID , JAYAPURA – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dalam sengketa Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR Papua Tengah yang diajukan Naftali Kobepa terhadap Gubernur Papua Tengah.
Melalui Putusan Nomor 36/B/2026/PTTUN.MDO, majelis hakim tingkat banding menguatkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 16/G/2026/PTUN.JPR tertanggal 20 Agustus 2026, dengan perbaikan pada pertimbangan hukum dan amar putusan.
Dalam putusan yang diucapkan secara elektronik pada 19 November 2026 tersebut, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan Naftali Kobepa dan menyatakan tindakan Gubernur Papua Tengah yang tidak meneruskan usulan PAW kepada Menteri Dalam Negeri sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).
Majelis hakim dipimpin Al’an Basyier, S.H., M.H., dengan anggota Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H., dan Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.
NAFTALI KOBEPA DINILAI BERHAK MENJADI CALON PAW
Dalam pertimbangan hukum pada halaman 12 putusan, majelis hakim menjelaskan bahwa Simon Gobai telah diberhentikan dari keanggotaan DPR Papua Tengah maupun keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dengan demikian, calon pengganti harus berasal dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama, serta memiliki perolehan suara sah terbanyak berikutnya.
Naftali Kobepa merupakan calon anggota legislatif dari PKB daerah pemilihan Papua Tengah 7 yang memperoleh 5.619 suara pada Pemilu 2024.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai Naftali Kobepa berhak menjadi calon pengganti antarwaktu untuk menggantikan Simon Gobai.
KEBERATAN GUBERNUR TIDAK MENGUBAH PERTIMBANGAN HAKIM
Dalam proses banding, Gubernur Papua Tengah mengajukan sejumlah keberatan, di antaranya menyangkut kewenangan, verifikasi dokumen, surat DPW PKB, penerapan asas kehati-hatian, serta langkah administratif pemerintah provinsi.
Namun, setelah memeriksa alat bukti, keterangan saksi, memori banding, dan kontra memori banding, majelis hakim menilai pertimbangan hukum PTUN Jayapura telah tepat.
Pada halaman 15 putusan, majelis menyatakan tidak terdapat keberatan dari pihak pembanding yang dapat melemahkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Karena itu, memori banding dinilai patut untuk dikesampingkan.
GUBERNUR WAJIB MENERUSKAN USULAN PAW
Majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban gubernur meneruskan usulan PAW kepada Menteri Dalam Negeri.
Dalam perkara ini, tahapan pengusulan dari partai politik, pemeriksaan oleh KPU, hingga penyampaian usulan dari DPR Papua Tengah disebut telah berjalan. Namun, usulan tersebut tidak diteruskan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Majelis hakim tingkat banding juga melakukan perubahan terhadap amar putusan tingkat pertama. Pada halaman 14, majelis menghapus tambahan tenggang waktu tujuh hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
Pertimbangannya, kewajiban meneruskan usulan PAW seharusnya telah dilakukan sejak Gubernur menerima usulan dari DPR Papua Tengah.
KUASA HUKUM: PUTUSAN PERKUAT KEPASTIAN HUKUM
Kuasa hukum Naftali Kobepa dari Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, Yuliyanto, S.H., M.H., menilai putusan PTTUN Manado memperkuat perlindungan hukum terhadap kliennya.
Menurut Yuliyanto, putusan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum PTUN Jayapura yang sebelumnya mengabulkan seluruh gugatan Naftali Kobepa kembali dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding.
“Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan gugatan seluruhnya, dan pengadilan tingkat banding kembali menguatkannya. Majelis Banding juga secara khusus menegaskan kedudukan Naftali Kobepa sebagai calon PAW yang berhak menggantikan Simon Gobai,” ujar Yuliyanto.
Ia mengatakan pihaknya menghormati hak hukum seluruh pihak dan berharap putusan pengadilan dapat dihormati demi menjaga kepastian hukum serta kondusivitas Papua Tengah.
“Kami menghormati hak hukum semua pihak. Namun, dua tingkat peradilan telah menyatakan tindakan tidak meneruskan usulan PAW melanggar hukum. Kami berharap seluruh pihak menghormati kepastian hukum dan menjaga Papua Tengah tetap kondusif,” katanya.
Lebih lanjut, tim kuasa hukum menyatakan akan memantau pemberitahuan resmi putusan banding serta kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan.
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihaknya akan menempuh langkah pelaksanaan putusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Perlu ditegaskan, amar putusan tersebut memerintahkan penerusan usulan PAW kepada Menteri Dalam Negeri, bukan memerintahkan pelantikan langsung Naftali Kobepa oleh pengadilan.
Sementara itu, status putusan berkekuatan hukum tetap masih menunggu perkembangan proses hukum selanjutnya.
(*)










