REPORTASEPAPUA – JAYAPURA – Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H., menilai keputusan DPRK Nduga terkait penetapan calon Wakil Bupati dalam proses pengisian jabatan yang kosong belum bersifat final. Menurutnya, keputusan tersebut masih harus ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pandangan itu disampaikan Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H., setelah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dari pihak tergugat intervensi dalam sidang sengketa tahapan pengisian Wakil Bupati Nduga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Rabu sore, 11 November 2026.
Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H., menjelaskan, keputusan DPRK merupakan produk kelembagaan legislatif yang mengikat secara internal kelembagaan. Karena itu, menurutnya, produk tersebut perlu dilihat dari kedudukan dan kewenangan DPRK sebagai lembaga legislatif, bukan langsung disamakan dengan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.
Ia merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai pengertian tergugat, yakni badan atau pejabat tata usaha negara.
“Produk keputusan yang dihasilkan oleh DPRK itu mengikat secara kelembagaan dari perspektif sebagai lembaga legislatif. Produknya itu kemudian akan melahirkan keputusan selanjutnya yang disebut keputusan berantai atau keputusan berjenjang,” jelas Anton.
Menurut Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H., proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga yang kosong dilakukan melalui mekanisme DPRK, termasuk pembentukan panitia khusus dan kelompok kerja untuk menjalankan tahapan seleksi calon hingga menghasilkan keputusan DPRK.
Namun, ia menilai keputusan tersebut belum menjadi keputusan akhir dalam rangkaian administrasi pemerintahan. Keputusan final, menurut pandangannya, berada pada kewenangan Mendagri melalui penerbitan keputusan lanjutan.
“Jadi sekali lagi bahwa keputusan DPRK itu belum bersifat final. Kalau kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, keputusan finalnya itu ada pada Mendagri,” ujarnya.
Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H., juga menjelaskan, apabila pihak penggugat hendak mempersoalkan keputusan Mendagri, pengujiannya dapat dilakukan melalui PTUN Jakarta. Pengujian tersebut, menurutnya, dapat mencakup aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
“Kalau memang penggugat ingin mempersoalkan lebih lanjut mengenai SK Mendagri, maka tentu pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk menguji dari aspek kewenangan, aspek prosedur, maupun aspek substansi,” katanya.
Ia berharap keterangannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Anton juga mengingatkan agar proses hukum tidak memicu gejolak sosial maupun politik di Kabupaten Nduga.
Menurutnya, penyelesaian sengketa perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Nduga dapat berjalan kembali dengan baik.
Sementara itu, Christian G. Pioh, S.H., M.H., C.L.A., selaku anggota tim kuasa hukum Paulus Ubruangge, menilai keterangan ahli tersebut memperkuat argumentasi pihaknya bahwa gugatan yang diajukan masih prematur.
Christian mengatakan, keputusan DPRK Nduga yang menjadi objek sengketa belum merupakan keputusan akhir dalam rangkaian administrasi pengisian jabatan Wakil Bupati. Karena itu, pihaknya berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan ahli sebelum menjatuhkan putusan.
“Pendapat ahli sangat jelas bahwa gugatan ini masih terlalu prematur. Karena itu, kami berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan ahli dalam mengambil putusan,” kata Christian.
Persidangan ini menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa penetapan calon Wakil Bupati Nduga. Keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan merupakan pendapat hukum yang akan dinilai bersama alat bukti dan argumentasi para pihak oleh Majelis Hakim PTUN Jayapura.










