MENANG SENGKETA INFORMASI, RIXON HENDRATNOPUTRA: BPN MANOKWARI WAJIB BUKA WARKAH DUA SERTIPIKAT TANAH

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 7 November 2026 - 09:38 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MANOKWARI – Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua Barat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan Rixon Hendratnoputra terhadap Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manokwari. Dalam putusannya, BPN Manokwari diperintahkan menyerahkan salinan warkah dua sertipikat tanah atas nama almarhum Charles Siatmiko Hendratno setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Putusan Nomor 001/X/KI-PB/PS-M/2026 tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 2 November 2026. Majelis Komisioner menyatakan salinan warkah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00028/Masyepi dan SHM Nomor 00029/Masyepi merupakan informasi terbuka yang dapat diakses oleh Pemohon.

Dalam pertimbangannya, Majelis mengakui Rixon memiliki hubungan hukum langsung sebagai salah satu ahli waris Charles Siatmiko Hendratno. Hal tersebut dibuktikan melalui Akta Keterangan Ahli Waris yang disampaikan dalam persidangan.

Majelis juga menegaskan bahwa belum dilakukannya pembagian warisan, belum diterbitkannya Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), maupun belum dilaksanakannya pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tidak serta-merta menghilangkan hak ahli waris untuk memperoleh informasi publik.

Persyaratan administrasi untuk proses peralihan hak atas tanah, menurut pertimbangan Majelis, harus dibedakan dengan persyaratan untuk memperoleh akses informasi.

Selain itu, keberadaan perkara perdata yang masih berlangsung tidak otomatis menjadikan seluruh dokumen administrasi pertanahan sebagai informasi yang dikecualikan. Alasan bahwa pembukaan informasi dapat menghambat penegakan hukum harus disertai pembuktian mengenai dampak konkret yang mungkin ditimbulkan.

Kuasa hukum Pemohon dari Yuliyanto & Associates, Yuliyanto, S.H., M.H., menilai putusan tersebut menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak akses ahli waris atas dokumen administrasi pertanahan yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris.

Menurutnya, salinan warkah diperlukan untuk menelusuri riwayat administrasi pertanahan sekaligus mendukung perlindungan kepentingan hukum kliennya.

Meski demikian, Majelis menolak permohonan terkait warkah SHM Nomor 00027/Masyepi atas nama Theresia Thandriani. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemohon belum membuktikan kewenangannya untuk memperoleh informasi yang dilindungi atas nama pemegang hak tersebut.

Baca Juga :  KORBAN PENEMBAKAN DI KAWASAN HABEMA JAYAWIJAYA DIPULANGKAN KE KAMPUNG HALAMAN, SATGAS DAMAI CARTENZ KEJAR PELAKU

Namun, penolakan itu tidak berarti seluruh informasi mengenai bidang tanah tersebut tertutup secara mutlak. Penyerahan dua warkah yang dikabulkan juga tetap memperhatikan perlindungan terhadap bagian informasi yang secara sah dikecualikan. Adapun biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

Rixon Pertanyakan Penolakan BPN Manokwari

Rixon Hendratnoputra menjelaskan, sengketa informasi tersebut bermula ketika dirinya mengajukan permintaan salinan warkah tiga sertipikat tanah milik orang tuanya di BPN Manokwari.

Dua sertipikat tercatat atas nama ayahnya, Charles Siatmiko Hendratno, yang telah meninggal dunia. Sementara satu sertipikat lainnya tercatat atas nama ibunya, Theresia Thandriani, yang masih hidup.

“Awalnya, saya meminta warkah tiga sertipikat milik orang tua di BPN Manokwari. Yang dua atas nama bapak sudah almarhum dan satu atas nama mama masih ada orangnya,” ungkap Rixon.

Ia mengaku, ketika mengajukan permintaan dokumen tersebut, dirinya sedang menghadapi gugatan perkara perdata dengan posisi BPN sebagai Turut Tergugat I. Rixon menduga kondisi tersebut memengaruhi sikap BPN sehingga permintaan salinan warkah ketiga sertipikat tidak dipenuhi.

Menurut Rixon, BPN saat itu menyampaikan alasan bahwa dokumen yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan karena berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan.

Ia mempertanyakan alasan penolakan tersebut karena menurutnya permintaan salinan warkah bertujuan mengetahui riwayat administrasi pertanahan, melindungi kepentingan hukum, serta mendukung kebutuhan pembuktian terkait objek tanah.

Rixon juga menilai BPN seharusnya melakukan pengujian konsekuensi secara saksama sebelum menyatakan suatu dokumen sebagai informasi yang dikecualikan.

Menurutnya, penolakan akses informasi tidak cukup hanya didasarkan pada keterangan umum bahwa objek tanah sedang menjadi sengketa atau perkara masih berlangsung. Badan publik harus dapat menjelaskan dampak konkret apabila informasi dibuka.

Ia juga menyayangkan tidak adanya penjelasan administratif yang dinilainya memadai sejak awal, terutama terkait permintaan warkah sertipikat atas nama ibunya yang masih hidup.

Baca Juga :  Kadis Koperasi Mimika Dorong Penguatan Koperasi Pesisir, Gandeng LPDB-KUMKM untuk Lindungi Dana Desa

Persoalkan Syarat Balik Nama dan Persetujuan Ahli Waris

Dalam proses persidangan, Rixon mengaku mempertanyakan sejumlah persyaratan yang menurutnya disampaikan dalam proses permintaan dokumen, antara lain kewajiban melakukan balik nama sertipikat terlebih dahulu, memperoleh persetujuan ahli waris lainnya, serta menyelesaikan pembagian warisan melalui APHB.

Ia juga mempertanyakan keraguan terhadap kedudukan hukumnya sebagai ahli waris, meskipun telah mengajukan Surat Keterangan Waris yang dibuat notaris.

“Tolong beritahu saya dalam peraturan manakah hal tersebut dijelaskan? Agar saya juga bisa belajar,” ujar Rixon.

Ia berpendapat proses balik nama merupakan tindakan hukum terkait peralihan hak, sedangkan permintaan warkah merupakan upaya memperoleh informasi mengenai riwayat administrasi tanah.

“Balik nama adalah tindakan peralihan hak, bukan syarat untuk mengetahui riwayat tanah. Hak saya sebagai ahli waris otomatis timbul sejak kematian pewaris, bukan sejak pendaftaran balik nama,” tegasnya.

Rixon juga menilai persetujuan seluruh ahli waris diperlukan dalam tindakan hukum tertentu, seperti pembagian atau peralihan hak bersama, bukan sebagai persyaratan umum untuk mengakses informasi administrasi pertanahan.

Menurutnya, akses terhadap dokumen administrasi tidak dapat disamakan dengan tindakan hukum yang mengubah atau mengalihkan kepemilikan tanah.

Atas kondisi tersebut, Rixon berharap BPN Manokwari dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi pertanahan.

“Saya berharap pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid agar sebagai pelayan publik, kalau tidak bisa membantu setidaknya jangan menghambat pemohon bisa diterapkan,” ujarnya.

Tim kuasa hukum menyatakan akan memantau proses hukum pascaputusan dan menindaklanjuti pelaksanaannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Putusan Komisi Informasi Papua Barat ini menyelesaikan aspek keterbukaan informasi publik terkait dua warkah sertipikat yang dimohonkan. Sementara itu, persoalan kepemilikan tanah dan keabsahan hak tetap menjadi ranah pemeriksaan perkara yang berkaitan.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru