DPRK Mimika Sosialisasikan Perda Pemekaran Kampung, Tiga Wilayah Diusulkan

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 14 Oktober 2026 - 17:46 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIMIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemekaran Kampung kepada pemerintah distrik, perwakilan pemerintah kampung, dan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (14/10/2026).

Sosialisasi ini dihadiri Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); anggota DPRK Mimika, Yuliana Dice Amisim, S.E., dari Fraksi PKB; anggota DPRK Mimika Daerah Pemilihan (Dapil) II, Derek Tenouye; perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mimika; Kepala Distrik Mimika Timur; serta perwakilan kepala kampung dan masyarakat.

Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tahapan dan persyaratan pemekaran kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyebutkan, saat ini terdapat sedikitnya tiga kampung yang telah mengusulkan pemekaran dan mulai mempersiapkan prosesnya.

Baca Juga :  Usai Konvoi Merah Putih, BMP Kota Jayapura, Bobby Awi Serukan Pesan Damai dan Jaga Kebinekaan

“Kami berharap, dengan adanya perda ini, tahapan pemekaran kampung sudah bisa dilaksanakan. Saya juga akan mengawal prosesnya, apalagi saya merupakan warga di wilayah ini,” ujar Asri.

Ia menjelaskan, tiga wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana pemekaran tersebut adalah Muare, Kaugapu, dan Pomako. Menurutnya, Kampung Muare telah mempersiapkan lokasi baru untuk pengembangan kampung, sedangkan pemekaran Kaugapu diharapkan dapat mendorong perkembangan permukiman dan aktivitas masyarakat di wilayah baru.

Asri juga menyoroti kondisi Pomako yang dinilai semakin padat sehingga pemekaran perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mendukung penataan wilayah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait mekanisme pemekaran, ia menjelaskan bahwa pemerintah kampung terlebih dahulu harus menggelar musyawarah untuk menentukan arah dan kesepakatan pemekaran. Setelah tercapai kesepakatan, proses dilanjutkan melalui tahapan administrasi dan pelaporan kepada Bupati Mimika untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Selanjutnya, tim terkait akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis sebelum proses berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan dalam perda.

Baca Juga :  BUPATI TELUK WONDAMA ELLY AURI HADIRI LAUNCHING BUKU DAN SEMINAR 171 TAHUN PEKABARAN INJIL DI TANAH PAPUA

Asri menegaskan, pemekaran kampung tidak hanya berkaitan dengan pembentukan wilayah administrasi baru, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan kemandirian ekonomi kampung.

Ia berharap setiap kampung yang dimekarkan nantinya mampu mengembangkan potensi lokal dan program produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan kampung.

Dalam kesempatan tersebut, Asri juga menjelaskan bahwa DPRK Mimika membagi anggota dewan ke dalam beberapa tim untuk menyosialisasikan 11 peraturan daerah di sejumlah wilayah. Pembagian tim dilakukan agar penyampaian informasi mengenai perda dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Melalui sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 ini, masyarakat diharapkan memahami prosedur pemekaran kampung sehingga setiap usulan dapat diproses secara terencana, memenuhi persyaratan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru