TIMIKA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika mengonfirmasi adanya pemotongan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun 2026. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pendanaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan disebut akan berlangsung selama enam tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan DPMK Mimika, Bakri Athoriq, saat diwawancarai usai menghadiri sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tentang Tata Cara Pemekaran Kampung yang diselenggarakan DPRK Mimika di Kantor Distrik Mimika Timur, Rabu (14/10/2026).
Bakri menjelaskan, besaran pemotongan Dana Desa disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima masing-masing kampung. Berdasarkan estimasi yang disampaikannya, pemotongan tersebut dapat mencapai sekitar Rp500 juta per kampung, sehingga dana yang tersisa untuk kebutuhan kampung diperkirakan sekitar Rp300 juta per tahun.
“Mulai tahun ini, Dana Desa dipotong untuk mendukung pembangunan Koperasi Merah Putih. Pemotongan ini akan berlangsung selama enam tahun ke depan,” ujar Bakri.
Ia mengakui, kebijakan tersebut menimbulkan keluhan dari sejumlah kepala kampung di Mimika. Pasalnya, berkurangnya Dana Desa berdampak pada kemampuan pemerintah kampung dalam membiayai berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang dikeluhkan adalah berkurangnya kuota penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Banyak kepala kampung yang mengeluh karena mereka juga menghadapi tuntutan masyarakat. Dampak yang paling dirasakan adalah pengurangan kuota penerima BLT karena Dana Desa yang tersedia semakin berkurang,” jelasnya.
Meski demikian, DPMK Mimika terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah kampung agar kebijakan tersebut dapat dipahami, termasuk dampaknya terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung.
Bakri juga menegaskan bahwa pemotongan tersebut hanya berlaku bagi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tidak mengalami pemotongan.
Menurutnya, ADD tetap digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan kampung, termasuk pembayaran honor aparat kampung, ketua RT, anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), serta para kader.
“Untuk ADD tidak ada pemotongan. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional kampung, seperti honor aparat kampung, ketua RT, anggota Bamuskam, dan kader-kader,” pungkasnya.
Dengan berkurangnya Dana Desa, pemerintah kampung di Mimika dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan prioritas penggunaan anggaran, terutama dalam menjaga keberlanjutan program sosial dan pelayanan dasar masyarakat di tengah kebijakan pendanaan Koperasi Merah Putih.










