TIMIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kelurahan Pasar Sentral, Timika, Papua Tengah, Selasa (13/10/2026).
Sosialisasi ini dihadiri anggota DPRK Mimika dari Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno, S.Sos., M.Si., anggota DPRK dari Fraksi Partai Demokrat Ester Komber, Anton Alom, Luther Beanal, Kepala Kelurahan Pasar Sentral Leni Tonglo, S.STP., M.Si., serta masyarakat yang mewakili masing-masing RT, termasuk para pelaku usaha lokal.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi dan tujuan Perda Nomor 4 Tahun 2024, khususnya terkait perlindungan serta pemberdayaan pelaku UMKM Orang Asli Papua.
Kepala Kelurahan Pasar Sentral, Leni Tonglo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut penting agar masyarakat, terutama para pelaku usaha, dapat memahami aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Ia berharap para peserta dapat mengikuti pemaparan materi dengan baik dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajukan pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami.
“Saya berharap Bapak, Ibu, dan mama-mama yang hadir dapat mendengarkan dengan baik materi yang disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dengan tetap menjaga etika,” ujarnya.
Leni juga menekankan pentingnya peran peserta sosialisasi untuk meneruskan informasi kepada warga lainnya yang belum berkesempatan hadir. Dengan demikian, pemahaman mengenai perda tersebut dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat RT.
Menurutnya, peraturan daerah tidak cukup hanya dibuat, tetapi perlu dipahami dan dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRK Mimika dari Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno, menjelaskan bahwa pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2024 berangkat dari aspirasi masyarakat, terutama mama-mama Papua yang menjalankan usaha kecil.
Ia menyampaikan bahwa aspirasi para pelaku usaha tersebut menjadi salah satu hal yang mendorong DPRK untuk menghadirkan aturan yang memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua.
“Dasar perda ini terbentuk karena adanya aspirasi yang disampaikan kepada kami, termasuk dari mama-mama pelaku usaha. Aspirasi itu menjadi perhatian agar mama-mama dan masyarakat Papua dapat berkembang,” ungkap Mariunus.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRK memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada para wakil rakyat harus dijaga melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2024 serta tujuan perlindungan dan pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua.
Pemahaman tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku usaha lokal mengenali hak, peluang, dan dukungan yang dapat diakses sesuai ketentuan perda, sekaligus memperkuat perkembangan usaha masyarakat di Kabupaten Mimika.










