Laporan : Priyadi.
REPORTASE.PAPUA.COM, JAYAPURA- Laporan masyarakat terkait pinjaman online (pinjol) ilegal di Papua mengalami peningkatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua mencatat 208 pengaduan sepanjang Januari hingga September 2026.
Kepala Bagian Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Papua, Viktorinus Donny Vika Permana, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di kisaran 100 pengaduan.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Bincang Bareng Media yang dihadiri Kepala OJK Papua Fatwa Aulia di Djoeragan Dapur Resto and Cafe, Pantai Holtekamp, Rabu (30/9/2026).
“Untuk tahun 2026 ini tercatat ada 208 pengaduan yang kami terima. Terhadap laporan tersebut, kami melakukan tindak lanjut, termasuk berkoordinasi untuk pemblokiran atau penutupan aplikasi yang terindikasi ilegal,” kata Donny.
Menurutnya, masyarakat yang melaporkan kasus pinjol ilegal didominasi kelompok usia produktif. Dari sisi pekerjaan, ASN menjadi salah satu kelompok yang paling banyak tercatat dalam pengaduan. Sementara untuk pelajar dan mahasiswa, hingga saat ini belum terdapat laporan yang masuk.
Terjebak FOMO dan Gaya Hidup Konsumtif
Donny menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong masyarakat menggunakan pinjol ilegal adalah kebutuhan konsumtif yang dipengaruhi fenomena Fear of Missing Out (FOMO), yaitu rasa takut tertinggal tren atau gaya hidup yang sedang berkembang.
Kondisi tersebut dapat membuat seseorang terdorong membeli barang atau mengikuti tren meski kemampuan keuangannya belum mencukupi.
“Penggunaannya rata-rata untuk kebutuhan konsumtif karena sekarang marak tren FOMO. Misalnya, tidak ingin ketinggalan ketika ada produk ponsel baru, sehingga mencari dana cepat dengan berbagai cara,” jelasnya.
Menurut Donny, kemudahan mendapatkan pinjaman harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan. Tawaran pencairan dana yang cepat dan persyaratan yang mudah tidak selalu berarti aman.
Pastikan Pinjol Legal
OJK mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menerima tawaran pinjaman melalui pesan singkat, media sosial, maupun aplikasi yang tidak jelas asal-usulnya.
Sebelum meminjam, masyarakat perlu memastikan legalitas penyelenggara dan memahami bunga, biaya, tenor, serta kemampuan membayar cicilan.
“Layanan pinjaman daring yang resmi dan terdaftar di OJK saat ini berjumlah 94 penyelenggara,” kata Donny.
Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memberikan data pribadi, seperti nomor identitas, foto KTP, informasi rekening, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak jelas.
Sudah Terlanjur Menjadi Korban?
Bagi masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan pinjol ilegal dan mengalami intimidasi atau pemerasan, OJK mengimbau agar tidak menghadapi masalah tersebut sendirian.
Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana kepada Kepolisian. Selain itu, laporan terkait pinjol ilegal juga dapat disampaikan melalui kanal resmi OJK untuk ditindaklanjuti.
Donny berharap masyarakat Papua semakin bijak menggunakan teknologi digital di tengah perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang semakin pesat.
“Di era digital seperti sekarang, masyarakat harus semakin bijak dalam menggunakan teknologi maupun media sosial. Jangan mudah tergiur dengan tawaran yang terlihat mudah dan cepat,” pungkasnya.(dil)










