TIMIKA – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Mimika menegaskan program pembangunan 10 unit rumah layak huni tetap diperuntukkan bagi masyarakat di Kampung Nawaripi. Dinas memastikan tidak ada pengalihan lokasi maupun penerima bantuan secara sepihak.
Kepala Dinas Perkimtan Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, mengatakan program tersebut berawal dari usulan Kepala Kampung Nawaripi pada tahun sebelumnya yang mengajukan kebutuhan pembangunan rumah bagi sekitar 200 kepala keluarga. Usulan itu kemudian masuk dalam perencanaan pembangunan 2026. Namun, karena keterbatasan anggaran, pemerintah hanya mampu mengalokasikan 10 unit rumah.
“Jadi sebenarnya tidak dialihkan. Penerimanya tetap, tempatnya tetap di Kampung Nawaripi,” kata Abriyanti di Timika, Senin (21/9/2026).
Dalam prosesnya, Kepala Kampung Nawaripi mengusulkan 10 calon penerima bantuan. Perkimtan bersama tim distrik kemudian melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Dari hasil verifikasi, terdapat empat calon penerima yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sementara enam lainnya memenuhi kriteria. Perkimtan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada pemerintah Kampung Nawaripi dan meminta calon pengganti.
Namun, hingga batas waktu perencanaan berakhir, pemerintah kampung belum mengusulkan calon pengganti. Untuk menjaga agar program tetap berjalan, Perkimtan berkoordinasi dengan kepala distrik guna mencari calon penerima pengganti yang tetap berasal dari Kampung Nawaripi dan merupakan masyarakat suku Kamoro.
Abriyanti menegaskan langkah tersebut bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kampung dalam menentukan penerima bantuan.
“Tidak ada usulan yang datang dari kami untuk memindahkan penerima sesuka kami. Penerima tetap berdasarkan usulan dari kampung,” tegasnya.
Lokasi Mil 21 Dipersoalkan
Selain penerima, Perkimtan juga menjelaskan persoalan terkait usulan pembangunan rumah di kawasan Mil 21. Berdasarkan hasil pengecekan, lokasi tersebut disebut masuk wilayah Kelurahan Wonosari Jaya, sementara dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), lokasi pembangunan telah ditetapkan di Kampung Nawaripi.
Perkimtan juga menemukan adanya calon penerima yang tidak bersedia apabila rumah dibangun di Mil 21 dengan alasan akses dan jarak. Mereka berharap rumah dibangun di atas tanah yang selama ini mereka tempati.
“Semua calon penerima tidak mau dibangun di sana karena aksesnya sulit. Mereka berharap rumah dibangun di tanah mereka sendiri,” ujar Abriyanti.
Karena itu, Perkimtan masih melakukan pengecekan terhadap status dan legalitas lahan yang akan digunakan, termasuk memastikan apakah lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan atau tidak.
Menurut Abriyanti, aspek legalitas tanah menjadi penting untuk memastikan pembangunan rumah pemerintah tidak menimbulkan persoalan aset maupun sengketa di kemudian hari. Jika tanah diperuntukkan bagi masing-masing penerima, harus tersedia dokumen atau dasar hukum yang jelas mengenai hak penggunaan lahan tersebut.
“Jangan sampai rumah sudah dibangun, ternyata tanahnya bermasalah atau ada pihak lain yang memiliki hak atas tanah tersebut,” katanya.
Perkimtan memastikan seluruh proses verifikasi penerima dan lokasi dilakukan agar bantuan rumah tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian terhadap status aset pemerintah dan lahan yang digunakan untuk pembangunan.










