Perkimtan Tegaskan 10 Rumah Tetap untuk Warga Nawaripi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 22 September 2026 - 13:08 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIMIKA – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Mimika menegaskan program pembangunan 10 unit rumah layak huni tetap diperuntukkan bagi masyarakat di Kampung Nawaripi. Dinas memastikan tidak ada pengalihan lokasi maupun penerima bantuan secara sepihak.

Kepala Dinas Perkimtan Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, mengatakan program tersebut berawal dari usulan Kepala Kampung Nawaripi pada tahun sebelumnya yang mengajukan kebutuhan pembangunan rumah bagi sekitar 200 kepala keluarga. Usulan itu kemudian masuk dalam perencanaan pembangunan 2026. Namun, karena keterbatasan anggaran, pemerintah hanya mampu mengalokasikan 10 unit rumah.

“Jadi sebenarnya tidak dialihkan. Penerimanya tetap, tempatnya tetap di Kampung Nawaripi,” kata Abriyanti di Timika, Senin (21/9/2026).

Dalam prosesnya, Kepala Kampung Nawaripi mengusulkan 10 calon penerima bantuan. Perkimtan bersama tim distrik kemudian melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Dari hasil verifikasi, terdapat empat calon penerima yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sementara enam lainnya memenuhi kriteria. Perkimtan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada pemerintah Kampung Nawaripi dan meminta calon pengganti.

Baca Juga :  Tegas dan Terukur, Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Kembali Menangkap dan Melumpuhkan Anggota KKB di Yahukimo

Namun, hingga batas waktu perencanaan berakhir, pemerintah kampung belum mengusulkan calon pengganti. Untuk menjaga agar program tetap berjalan, Perkimtan berkoordinasi dengan kepala distrik guna mencari calon penerima pengganti yang tetap berasal dari Kampung Nawaripi dan merupakan masyarakat suku Kamoro.

Abriyanti menegaskan langkah tersebut bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kampung dalam menentukan penerima bantuan.

“Tidak ada usulan yang datang dari kami untuk memindahkan penerima sesuka kami. Penerima tetap berdasarkan usulan dari kampung,” tegasnya.

Lokasi Mil 21 Dipersoalkan

Selain penerima, Perkimtan juga menjelaskan persoalan terkait usulan pembangunan rumah di kawasan Mil 21. Berdasarkan hasil pengecekan, lokasi tersebut disebut masuk wilayah Kelurahan Wonosari Jaya, sementara dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), lokasi pembangunan telah ditetapkan di Kampung Nawaripi.

Perkimtan juga menemukan adanya calon penerima yang tidak bersedia apabila rumah dibangun di Mil 21 dengan alasan akses dan jarak. Mereka berharap rumah dibangun di atas tanah yang selama ini mereka tempati.

Baca Juga :  Satgas Ops Damai Cartenz Tegaskan Situasi Oksop Aman, Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi Isu Hoaks

“Semua calon penerima tidak mau dibangun di sana karena aksesnya sulit. Mereka berharap rumah dibangun di tanah mereka sendiri,” ujar Abriyanti.

Karena itu, Perkimtan masih melakukan pengecekan terhadap status dan legalitas lahan yang akan digunakan, termasuk memastikan apakah lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan atau tidak.

Menurut Abriyanti, aspek legalitas tanah menjadi penting untuk memastikan pembangunan rumah pemerintah tidak menimbulkan persoalan aset maupun sengketa di kemudian hari. Jika tanah diperuntukkan bagi masing-masing penerima, harus tersedia dokumen atau dasar hukum yang jelas mengenai hak penggunaan lahan tersebut.

“Jangan sampai rumah sudah dibangun, ternyata tanahnya bermasalah atau ada pihak lain yang memiliki hak atas tanah tersebut,” katanya.

Perkimtan memastikan seluruh proses verifikasi penerima dan lokasi dilakukan agar bantuan rumah tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian terhadap status aset pemerintah dan lahan yang digunakan untuk pembangunan.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru