


REPORTASEPAPUA – RAJA AMPAT – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Warmasen di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas fisik. Keberlanjutan program juga bergantung pada keterlibatan masyarakat nelayan dalam menentukan kebutuhan, memanfaatkan, hingga menjaga fasilitas yang tersedia.
Nelayan menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kebutuhan perahu, penyimpanan hasil tangkapan, ketersediaan es, hingga sarana pendukung aktivitas melaut.
Karena itu, KNMP Warmasen diharapkan tidak sekadar menjadi kawasan yang dilengkapi fasilitas perikanan, tetapi berkembang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi pesisir yang tumbuh bersama masyarakat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah menyelesaikan pembangunan 65 KNMP tahap pertama di berbagai wilayah Indonesia. KNMP Warmasen di Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, menjadi salah satu lokasi KNMP tahap pertama tersebut.
Fasilitas Disiapkan untuk Mendukung Nelayan
Sejumlah fasilitas yang dibangun di kawasan KNMP antara lain pabrik es, gudang beku, shelter docking, bengkel kapal, serta sarana pendukung lainnya. Fasilitas tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas nelayan sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau KNMP Warmasen pada 22 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres melihat langsung fasilitas yang telah disiapkan pemerintah.
“Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan program-program dari Bapak Presiden berjalan dengan baik di lapangan,” ujar Gibran dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden.
Dalam kunjungan itu, pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi. KNMP Warmasen disebut menjadi salah satu lokasi percontohan yang diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pengembangan program serupa di daerah lain.
“Ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kita mulai dari sini sebagai pilot project. Jika berhasil, akan kita replikasi ke daerah lain,” kata Gibran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan KNMP tidak berhenti pada penyelesaian konstruksi. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan sebagai pengguna.
Aspirasi Nelayan Jadi Bagian Penting
Kebutuhan masyarakat pesisir tidak selalu dapat dipetakan hanya melalui pembangunan fisik. Nelayan memiliki pengalaman langsung mengenai kondisi lapangan sehingga aspirasi mereka penting dalam menentukan prioritas fasilitas dan dukungan yang diperlukan.
Dalam dialog dengan Wapres, Ketua Koperasi Nelayan setempat, Syafuddin Wailata, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan Raja Ampat, termasuk keterbatasan kapal atau perahu.
“Kami para nelayan ini selalu berharap pada hasil tangkapan, Pak. Namun ini nilainya banyak Pak, tapi kita punya kapal-kapal untuk kapal atau perahu atau bodi ini kan masih banyak yang kurang,” ungkap Syafuddin.
Syafuddin juga menyampaikan persoalan ketersediaan bahan bakar untuk kapal dan berharap adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sekitar kawasan KNMP.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran meminta kebutuhan nelayan dihitung secara rinci dan berbasis data.
“Dihitung detail kebutuhan anggota-anggota koperasinya seperti apa, nanti kita bantu. Tapi jangan pakai estimasi. Nggak boleh kira-kira, harus dihitung,” kata Gibran.
Pendekatan tersebut menempatkan kebutuhan nyata nelayan sebagai salah satu dasar dalam menentukan dukungan pemerintah.
Pengelolaan Jadi Kunci Keberlanjutan
Keberadaan pabrik es dan gudang beku di kawasan KNMP diharapkan dapat mendukung penanganan hasil tangkapan setelah nelayan melaut.
Namun, keberadaan fasilitas belum otomatis menjamin keberlanjutan manfaat. Pengoperasian, tata kelola, pemeliharaan, serta keterlibatan masyarakat sebagai pengguna menjadi faktor penting dalam memastikan fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, masyarakat nelayan perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pengelolaan, bukan hanya sebagai penerima fasilitas.
Dalam konteks Raja Ampat, keterlibatan masyarakat lokal, tokoh adat, dan tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis. Pelibatan mereka dapat menjadi ruang untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan lokal, sekaligus membangun kesepahaman mengenai pemanfaatan fasilitas bersama.
Rasa memiliki juga menjadi modal sosial penting. Fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama akan lebih berkelanjutan apabila masyarakat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberadaannya.
Gotong Royong Lebih dari Sekadar Pembangunan Fisik
Gotong royong dalam pembangunan KNMP dapat dimaknai lebih luas daripada keterlibatan warga dalam pekerjaan fisik.
Semangat tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas, menyusun aturan pemanfaatan, memastikan sarana digunakan sesuai peruntukan, serta membangun tanggung jawab bersama terhadap fasilitas yang tersedia.
Pabrik es, gudang beku, bengkel kapal, dermaga, dan fasilitas perikanan lainnya merupakan aset yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan.
Jika masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk terlibat, fasilitas KNMP berpeluang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari nelayan, bukan sekadar bangunan yang berdiri di kawasan pesisir.
Mendorong Ekosistem Ekonomi Pesisir
Pemerintah menempatkan program KNMP sebagai bagian dari agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Program tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, ekonomi biru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.
Dalam kunjungannya ke Warmasen, Wapres juga mendorong pengembangan lebih lanjut, termasuk pemanfaatan energi surya serta industri pengolahan dan pengalengan ikan untuk meningkatkan nilai tambah hasil laut.
Arah tersebut membuka peluang pengembangan kawasan nelayan dari sekadar aktivitas penangkapan ikan menuju rantai ekonomi yang lebih lengkap.
Nelayan tidak hanya melaut dan menjual hasil tangkapan, tetapi juga dapat memperoleh dukungan pada tahap penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.
Pengembangan tersebut tetap membutuhkan tata kelola yang matang, sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, koperasi, masyarakat, dan pelaku usaha.
Keberhasilan Diukur dari Manfaat bagi Nelayan
Pada akhirnya, keberhasilan KNMP Warmasen tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang telah selesai.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana fasilitas tersebut benar-benar digunakan, mampu menjawab kebutuhan nelayan, dikelola dengan baik, dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 untuk memastikan pengelolaan KNMP berjalan terarah, sistematis, efektif, dan efisien.
Pada titik ini, partisipasi masyarakat menjadi penting. Pemerintah dapat membangun infrastruktur, tetapi masyarakatlah yang akan menggunakan dan berhadapan langsung dengan fasilitas tersebut dalam aktivitas sehari-hari.
Karena itu, kebutuhan warga, aspirasi nelayan, peran tokoh masyarakat dan adat, serta semangat gotong royong perlu terus menjadi bagian dari perjalanan KNMP Warmasen.
Bagi Raja Ampat, pembangunan kawasan nelayan pada akhirnya bukan hanya persoalan membangun fasilitas. Yang lebih penting adalah memastikan fasilitas tersebut hidup, dimanfaatkan, dirawat, dan mampu mendukung kehidupan masyarakat pesisir secara berkelanjutan, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan laut.










