TIMIKA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika memusnahkan barang bukti dari 19 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Kejari Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32, Senin (7/9/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kejari Mimika, I Putu Eka Suyatna, dan dihadiri Wakapolres Mimika Kompol Jaihot Limbong, Kepala Pengadilan Negeri Timika Putu Mahendra, Kepala Lapas Kelas IIB Timika Hernowo, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan dari instansi terkait.
Suyatna mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Semua barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan kasus tindak pidana yang sudah diputuskan atau inkracht,” ujar Suyatna.
Menurutnya, pemusnahan dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan secara tuntas sekaligus mencegah barang bukti tersebut disalahgunakan atau kembali beredar.
“Ini menjadi kewajiban yang sudah ada ketentuannya. Setiap perkara yang sudah inkracht akan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kejari Mimika memusnahkan sekitar 200 item barang bukti dari 19 perkara tindak pidana umum.
Barang bukti tersebut terdiri atas:
- UU Kesehatan: 2 perkara dengan 2.630 butir obat-obatan, termasuk Dextromethorphan dan Obat Yarindo.
- Narkotika: 6 perkara dengan total sabu-sabu seberat 17,43 gram.
- UU Mata Uang: 1 perkara dengan 69 lembar uang palsu.
- Perlindungan Anak: 2 perkara.
- Pencurian: 4 perkara.
- KDRT: 2 perkara.
- Penganiayaan: 1 perkara.
- Pembunuhan: 1 perkara.
Pemusnahan dilakukan dengan sejumlah metode sesuai jenis barang bukti. Obat-obatan tertentu dimusnahkan dengan cara dilarutkan, sementara barang bukti lainnya dibakar.
Seluruh proses berlangsung di bawah pengawasan aparat keamanan dan pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan pemusnahan berjalan sesuai prosedur.
Melalui kegiatan tersebut, Kejari Mimika menegaskan komitmennya dalam melaksanakan putusan hukum secara transparan dan akuntabel hingga tahap eksekusi barang bukti.










