TIMIKA — Pemerintah Distrik Mimika Baru mendukung langkah penertiban bangunan dan aktivitas berjualan di sepanjang daerah milik jalan, khususnya pada kawasan jalan protokoler di Timika, Papua Tengah.
Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, menyampaikan dukungan tersebut saat ditemui di depan SMP Negeri 2 Timika, Rabu (26/8/2026). Menurutnya, penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mimika merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dan teguran yang sebelumnya telah diberikan kepada masyarakat.
Merlyn mengatakan, Pemerintah Distrik Mimika Baru telah dua kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi tersebut.
“Kami dari distrik juga sudah dua kali melakukan sosialisasi di sekitar sini, sehingga kami mendukung langkah-langkah yang dianggap perlu oleh Satpol PP untuk bisa menertibkan jalan-jalan protokoler,” ujar Merlyn.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen di sepanjang Damija. Masyarakat masih diperbolehkan berjualan secara sementara, namun tidak diperkenankan membangun tempat usaha yang bersifat permanen.
“Boleh berjualan untuk sementara, mungkin satu sampai dua jam, tetapi tidak boleh melakukan pembangunan semi permanen atau permanen, karena ini bukan daerah untuk berjualan. Ini wilayah untuk pejalan kaki dan kepentingan lainnya,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut penertiban, Merlyn mengatakan pihak distrik telah memanggil para lurah yang wilayahnya memiliki masyarakat berjualan di kawasan tersebut untuk melakukan pendataan.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama dan mencari solusi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berjualan, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Tadi mungkin teman-teman lihat saya panggil lurah-lurah yang punya masyarakat supaya mereka mendata. Dari data itu nanti kami duduk bersama secara teknis untuk mencari jalan keluar, terutama bagi orang asli Papua yang berjualan di sekitar sini,” jelasnya.
Merlyn menegaskan, penertiban tidak semata-mata bertujuan menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga perlu diikuti dengan solusi yang tetap memperhatikan kepentingan pedagang dan penataan kota.
Merlyn menjelaskan, penataan kawasan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan trotoar bagi pejalan kaki. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembangunan trotoar direncanakan berlangsung pada tahun ini, mulai dari kawasan Diana hingga ke lokasi tersebut.
“Setahu saya, rencananya tahun ini akan dibuat trotoar untuk pejalan kaki dari Diana sampai ke sini. Makanya kawasan ini mau ditertibkan,” katanya.
Ia berharap masyarakat dapat memahami kebijakan penataan tersebut dan tidak membangun bangunan baru. Pemerintah Distrik Mimika Baru juga akan terus berkoordinasi dengan kelurahan dan Satpol PP untuk memastikan proses penertiban berjalan tertib serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.










