TIMIKA — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika mulai melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan aktivitas usaha yang dinilai melanggar ketentuan tata kota di wilayah Timika, Papua Tengah.
Penertiban dipimpin langsung Kepala Satpol PP Mimika, Yulius Koga, S.Sos., M.Si., bersama jajaran Satpol PP, Distrik Mimika Baru, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Cendrawasih, Timika, Rabu (26/8/2026).
Yulius mengatakan, penertiban kali ini difokuskan pada lokasi-lokasi yang sebelumnya telah diberikan surat peringatan. Sementara bagi pelaku usaha yang belum menerima surat peringatan, petugas terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pendataan.
“Turun untuk penindakan. Jadi kita fokus yang sudah kita sampaikan surat peringatan. Yang belum, kami sosialisasi, nanti kami sampaikan surat lagi. Tahap kedua kami turun lagi,” kata Yulius.
Menurutnya, penertiban tidak hanya dilakukan di Jalan Cendrawasih, tetapi akan dilanjutkan ke sejumlah ruas jalan dan kawasan lain di wilayah kota Timika.
Rute penertiban selanjutnya mencakup sepanjang Jalan Budi Utomo, kemudian menuju Jalan Hasanuddin dan kawasan SP2, termasuk area Perumahan Pemda. Sejumlah wilayah lain seperti Kwamki Baru, Otomona, Pasar Sentral dan Timika Jaya juga menjadi bagian dari sasaran penertiban.
Yulius menjelaskan, bagi pelaku usaha yang belum menerima surat peringatan, petugas akan melakukan pendataan dan memberikan teguran secara lisan sebelum surat peringatan kembali diberikan.
“Sudah tiga kali kami sampaikan surat peringatan. Kalau masih ada yang belum, kami ambil datanya, kami sampaikan secara lisan, kemudian kami berikan surat peringatan lagi,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah penertiban dilakukan secara bertahap sesuai prosedur. Apabila setelah tiga kali peringatan masih terdapat pihak yang tidak mengindahkan aturan, Satpol PP akan mengambil tindakan lebih lanjut dengan melibatkan aparat keamanan apabila diperlukan.
Dalam pelaksanaan di lapangan, Satpol PP juga menggandeng pihak Distrik Mimika Baru, kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.
“Kami kerja sama dengan distrik, pihak Distrik Mimika Baru, kelurahan-kelurahan yang kami ambil tindakan. Ada juga Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kami kerja sama dengan mereka,” ujarnya.
Yulius menyebut, potensi pro dan kontra dalam penertiban merupakan hal yang mungkin terjadi. Namun, pihaknya berharap masyarakat dapat memahami bahwa langkah tersebut dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
Jika dalam proses penertiban terdapat pihak yang melakukan perlawanan atau tetap tidak mengindahkan ketentuan, Satpol PP akan berkoordinasi dengan aparat terkait, termasuk kepolisian, untuk menjaga keamanan kegiatan.
Yulius menegaskan, penertiban tersebut bukan semata-mata berdasarkan instruksi baru dari pemerintah daerah, tetapi merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 yang menjadi dasar dalam penertiban dan penataan wilayah, termasuk aktivitas pedagang kaki lima.
“Yang jelas, kami menegakkan aturan itu. SOP kami jelas. Ini bagian dari penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2012,” tegasnya.
Dalam penertiban tersebut, Satpol PP juga berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi yang menangani perizinan.
Yulius menjelaskan, penataan ruang di sekitar badan jalan juga berkaitan dengan kebutuhan keselamatan, akses jalan dan parkir. Untuk kios atau bangunan usaha kecil, terdapat ketentuan ruang bebas minimal sekitar 2,5 meter sesuai penjelasan teknis yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Sementara untuk bangunan usaha berukuran besar seperti toko, supermarket dan hotel, kebutuhan ruang serta area parkir memiliki ketentuan yang berbeda dan harus memperhatikan aspek tata ruang serta kelancaran lalu lintas.
“Ini tahap pertama. Nanti ada tahap kedua lagi,” katanya.
Ia menambahkan, penertiban tahap pertama dilakukan berdasarkan surat peringatan yang sebelumnya telah disampaikan kepada sejumlah pelaku usaha. Jumlah titik yang menjadi sasaran penindakan akan disesuaikan dengan data dan hasil pendataan petugas di lapangan.
Satpol PP Mimika memastikan kegiatan penertiban akan dilakukan secara bertahap dan mengedepankan sosialisasi serta teguran sebelum tindakan lebih lanjut diterapkan.










