JAYAPURA – Pengadilan Negeri Jayapura menolak alasan-alasan keberatan yang diajukan NL dan menguatkan putusan gugatan sederhana yang sebelumnya menyatakan tergugat melakukan wanprestasi. Putusan keberatan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2026/PN Jap yang dijatuhkan Majelis Hakim Pemeriksa Keberatan pada 18 Agustus 2026.
Dalam perkara ini, NLS bertindak sebagai Pemohon Keberatan atau sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat, melawan Ny. Ahfad Marini sebagai Termohon Keberatan atau sebelumnya sebagai Penggugat.
Majelis Hakim yang diketuai Bustaruddin, S.H., M.H., bersama Musafir, S.H., dan Syamsuddin Munawir, S.H., menerima permohonan keberatan secara formal. Namun, majelis menolak alasan-alasan keberatan yang diajukan dan menguatkan Putusan Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 12/Pdt.G.S/2026/PN Jap tanggal 23 Juli 2026.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Setelah memeriksa putusan dan berkas gugatan sederhana, Memori Keberatan, serta Kontra Memori Keberatan, majelis menilai Hakim Tunggal pada tingkat pertama telah mempertimbangkan pokok persengketaan dan seluruh dalil para pihak secara saksama.
Majelis kemudian menyatakan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Keberatan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak.
Dengan dikuatkannya putusan tingkat pertama tersebut, amar putusan yang menyatakan tergugat melakukan wanprestasi tetap berlaku. Tergugat tetap diwajibkan membayar sebesar Rp150 juta dan mengembalikan 35 gram logam mulia kepada Ny. Ahfad Marini.
Selain itu, Pemohon Keberatan juga dihukum membayar biaya perkara pada tingkat keberatan sebesar Rp565 ribu.
Kuasa Hukum Ny. Ahfad Marini dari Yuliyanto & Associates, Yuliyanto, S.H., M.H., mengatakan putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi kliennya.
“Majelis Hakim telah memeriksa alasan keberatan dan kontra keberatan, lalu menyatakan putusan tingkat pertama patut dipertahankan. Kami berharap kewajiban berdasarkan putusan dilaksanakan secara sukarela,” ujar Yuliyanto dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, putusan tersebut juga menegaskan bahwa mekanisme keberatan dalam perkara gugatan sederhana tetap diuji berdasarkan berkas perkara dan alasan hukum yang diajukan para pihak.
Yuliyanto & Associates menilai dikuatkannya putusan tingkat pertama tersebut sekaligus mempertahankan perlindungan hukum bagi pihak yang haknya telah dinyatakan terbukti dalam pemeriksaan pengadilan.










