REPORTASEPAPUA – JAYAPURA, Papua – Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai inovasi baru dalam industri sistem pembayaran domestik. Peluncuran yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan turut memperkuat pengembangan ekonomi digital hingga ke Tanah Papua.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat digitalisasi sistem pembayaran di wilayah Papua.
Kartu Kredit Indonesia merupakan instrumen pembayaran berbasis fasilitas penundaan pembayaran atau deferred payment yang seluruh prosesnya menggunakan infrastruktur domestik. Instrumen ini juga dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi QRIS, baik melalui metode pindai maupun QRIS Tap.
Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026, sebanyak delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia. Delapan penerbit tersebut yakni BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI dengan pengembangan skema pembiayaan berbasis syariah.
Kehadiran Kartu Kredit Indonesia diharapkan dapat memperkuat kemandirian nasional di sektor sistem pembayaran sekaligus membuka peluang pengembangan berbagai fitur dan layanan digital ke depan.
Selain meluncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bank Indonesia juga memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS sebesar 0 persen yang efektif berlaku mulai 1 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut mencakup transaksi hingga Rp100 ribu bagi merchant kategori kecil, menengah, dan besar yang sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7 persen. Sementara kebijakan MDR QRIS 0 persen bagi merchant Usaha Mikro untuk transaksi hingga Rp500 ribu tetap dilanjutkan.
Perluasan kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM di Papua, sekaligus mendorong semakin luasnya penggunaan pembayaran digital di tengah masyarakat.
Secara nasional, penggunaan QRIS terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta orang dengan tambahan 6,23 juta pengguna baru sepanjang semester pertama 2026.
Sementara jumlah merchant yang menerima pembayaran QRIS mencapai 44,86 juta, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM. Volume transaksi QRIS tercatat mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92 persen secara tahunan.
Perkembangan positif juga terjadi di Papua dan wilayah daerah otonomi baru. Sepanjang 2025, akumulasi transaksi QRIS tercatat lebih dari 41,9 juta transaksi, didukung lebih dari 271 ribu merchant dan 221 ribu pengguna.
Memasuki 2026, pertumbuhan transaksi digital di Papua terus berlanjut. Pada triwulan pertama 2026, nilai transaksi QRIS di Papua mencapai Rp2,61 triliun atau tumbuh 7,84 persen secara tahunan. Jumlah merchant juga meningkat 12,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Hingga Juni 2026, volume transaksi QRIS di Papua tercatat mencapai 3,3 juta transaksi dengan penambahan sekitar 240,4 ribu pengguna baru.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, mengatakan momentum pertumbuhan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penerimaan Kartu Kredit Indonesia dan mengoptimalkan kebijakan MDR QRIS 0 persen di masa mendatang.
Bank Indonesia Provinsi Papua pun berkomitmen terus mendorong digitalisasi masyarakat, pelaku usaha, dan mitra strategis sebagai bagian dari upaya mempercepat penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi di Tanah Papua.
Langkah tersebut sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia serta diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan digital secara berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.










