Pemerhati Pembangunan Waropen, Meminta DPRK Waropen Melakukan Fungsi Pengawasan Atas Penyaluran Dana Pemberdayaan Kampung Calon Pemekaran Tahun 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 30 Juli 2026 - 15:03 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Waropen – Pemerhati Pembangunan Waropen juga selaku Kepala Suku Sera Nubuai Hendrik Masiagasi,ST mengeluarkan surat terbuka kepada DPRK Waropen dengan perihal Permohonan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRK atas Penyaluran Dana Pemberdayaan Kampung Calon Pemekaran Tahun 2026. Kamis (30/7/26)

Sebagai bagian dari masyarakat dan intelektual Kabupaten Waropen menyampaikan permohonan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRK Kabupaten Waropen agar menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait penyaluran Dana Pemberdayaan Kampung kepada kampung-kampung calon pemekaran.

Dijelaskan, sebagaimana diketahui, pada tanggal 22 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Waropen telah menyalurkan Dana Pemberdayaan Kampung kepada 11 kampung calon pemekaran, masing-masing sebesar Rp100.000.000, dengan total anggaran sebesar Rp1.100.000.000. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kampung calon pemekaran lainnya yang belum menerima dana tersebut.

“ada 50 calon pemekaran kampung lalu kenapa hanya 11 kampung yang di salurkan anggarannya, lalu yang sisanya kenapa tidak”. tandas Hendrik Masiagasi,ST

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, sehingga diperlukan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRK memiliki kedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah, namun bukan berada di bawah Pemerintah Daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRK memiliki fungsi konstitusional yang berbeda dari Bupati, yaitu:

  • Fungsi Legislasi, yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
  • Fungsi Anggaran, yaitu membahas, memberikan persetujuan, dan mengawasi penggunaan APBD.
  • Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, serta seluruh kebijakan Pemerintah Daerah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga :  Sengketa Pilkada Gubernur Papua Tengah, Hakim MK Putuskanlah Seadil-adilnya

Dikatakan pula, DPRK juga memiliki hak-hak kelembagaan yang melekat, antara lain:

  • Hak Interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan berdampak luas bagi masyarakat.
  • Hak Angket, yaitu melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah apabila terdapat dugaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Hak Menyatakan Pendapat, yaitu menyampaikan sikap atau pendapat DPRK terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun terhadap hasil pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket sesuai mekanisme yang berlaku.

Hak-hak tersebut merupakan kewenangan DPRK sebagai representasi rakyat dan tidak dimiliki oleh Bupati sebagai kepala daerah.

Dalam rilisnya, memohon kepada Ketua dan seluruh Anggota DPRK Kabupaten Waropen untuk meminta penjelasan resmi kepada Bupati Kabupaten Waropen mengenai:

  1. Apakah kampung-kampung calon pemekaran yang belum menerima Dana Pemberdayaan Kampung juga telah dialokasikan anggarannya dan akan disalurkan pada tahap berikutnya.
  2. Apabila belum dialokasikan, apa dasar pertimbangan dan alasan yang digunakan.
  3. Apabila terdapat persyaratan tertentu, mohon dijelaskan dasar hukum, mekanisme, serta kriteria yang digunakan dalam menetapkan kampung penerima dana.
  4. Apakah penyaluran dana tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan bagi seluruh kampung calon pemekaran.
Baca Juga :  Mendagri: Komite Percepatan Papua Berperan Sinkronkan Pembangunan Pusat dan Daerah

“Kami juga berharap agar setelah DPRK melaksanakan fungsi pengawasannya dan memperoleh penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Waropen, hasilnya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui forum resmi, konferensi pers, rapat dengar pendapat terbuka, maupun media informasi lainnya. Langkah tersebut penting sebagai wujud akuntabilitas DPRK kepada masyarakat yang diwakilinya sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Lanjut di katakan Hendrik Masiagasi,ST, ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“harapan kami, DPRK Kabupaten Waropen dapat menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara optimal demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Waropen”.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 428 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru