Waropen – Pemerhati Pembangunan Waropen juga selaku Kepala Suku Sera Nubuai Hendrik Masiagasi,ST mengeluarkan surat terbuka kepada DPRK Waropen dengan perihal Permohonan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRK atas Penyaluran Dana Pemberdayaan Kampung Calon Pemekaran Tahun 2026. Kamis (30/7/26)
Sebagai bagian dari masyarakat dan intelektual Kabupaten Waropen menyampaikan permohonan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRK Kabupaten Waropen agar menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait penyaluran Dana Pemberdayaan Kampung kepada kampung-kampung calon pemekaran.
Dijelaskan, sebagaimana diketahui, pada tanggal 22 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Waropen telah menyalurkan Dana Pemberdayaan Kampung kepada 11 kampung calon pemekaran, masing-masing sebesar Rp100.000.000, dengan total anggaran sebesar Rp1.100.000.000. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kampung calon pemekaran lainnya yang belum menerima dana tersebut.
“ada 50 calon pemekaran kampung lalu kenapa hanya 11 kampung yang di salurkan anggarannya, lalu yang sisanya kenapa tidak”. tandas Hendrik Masiagasi,ST
Keadaan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, sehingga diperlukan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRK memiliki kedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah, namun bukan berada di bawah Pemerintah Daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRK memiliki fungsi konstitusional yang berbeda dari Bupati, yaitu:
- Fungsi Legislasi, yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
- Fungsi Anggaran, yaitu membahas, memberikan persetujuan, dan mengawasi penggunaan APBD.
- Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, serta seluruh kebijakan Pemerintah Daerah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dikatakan pula, DPRK juga memiliki hak-hak kelembagaan yang melekat, antara lain:
- Hak Interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan berdampak luas bagi masyarakat.
- Hak Angket, yaitu melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah apabila terdapat dugaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hak Menyatakan Pendapat, yaitu menyampaikan sikap atau pendapat DPRK terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun terhadap hasil pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket sesuai mekanisme yang berlaku.
Hak-hak tersebut merupakan kewenangan DPRK sebagai representasi rakyat dan tidak dimiliki oleh Bupati sebagai kepala daerah.
Dalam rilisnya, memohon kepada Ketua dan seluruh Anggota DPRK Kabupaten Waropen untuk meminta penjelasan resmi kepada Bupati Kabupaten Waropen mengenai:
- Apakah kampung-kampung calon pemekaran yang belum menerima Dana Pemberdayaan Kampung juga telah dialokasikan anggarannya dan akan disalurkan pada tahap berikutnya.
- Apabila belum dialokasikan, apa dasar pertimbangan dan alasan yang digunakan.
- Apabila terdapat persyaratan tertentu, mohon dijelaskan dasar hukum, mekanisme, serta kriteria yang digunakan dalam menetapkan kampung penerima dana.
- Apakah penyaluran dana tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan bagi seluruh kampung calon pemekaran.
“Kami juga berharap agar setelah DPRK melaksanakan fungsi pengawasannya dan memperoleh penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Waropen, hasilnya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui forum resmi, konferensi pers, rapat dengar pendapat terbuka, maupun media informasi lainnya. Langkah tersebut penting sebagai wujud akuntabilitas DPRK kepada masyarakat yang diwakilinya sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah”.
Lanjut di katakan Hendrik Masiagasi,ST, ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“harapan kami, DPRK Kabupaten Waropen dapat menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara optimal demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Waropen”.










