Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua membantah informasi yang beredar di media dan media sosial yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah milik Pemprov Papua. Pemerintah menegaskan, data tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.
Inspektur Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa, mengatakan pemberitaan yang mengaitkan langsung KPK dengan penemuan 300 kendaraan dinas tersebut tidak sesuai dengan fakta.
“Itu sebenarnya beritanya kurang tepat,” kata Danny Korwa kepada wartawan di Jayapura, Rabu (29/7/2026).
Danny menjelaskan, KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V memang melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Salah satu fokus pendampingan tersebut adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk penataan aset pemerintah daerah.
Menurut Danny, persoalan 300 kendaraan dinas mencuat saat rapat koordinasi antara KPK dan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam forum tersebut, KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat 300 unit kendaraan dinas yang menjadi perhatian. Sebanyak 230 unit belum dapat ditelusuri keberadaannya, sedangkan 70 unit lainnya masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.
Ia menjelaskan, 230 kendaraan yang belum dapat ditelusuri tersebar di delapan organisasi perangkat daerah (OPD). Kendaraan tersebut tidak dapat dihadirkan saat proses pemeriksaan BPK berlangsung.
Delapan OPD tersebut meliputi Badan Kepegawaian Daerah sebanyak enam unit, Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 14 unit, Dinas Komunikasi dan Informatika 19 unit, Dinas Pendidikan 25 unit, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 27 unit, RSUD Abepura 41 unit, RSUD Jayapura 52 unit, serta Sekretariat Daerah 46 unit.
Danny mengakui penataan aset daerah masih menghadapi sejumlah kendala administratif. Beberapa di antaranya berupa dokumen kepemilikan yang hilang atau belum lengkap, keterlambatan pelaporan kehilangan kendaraan oleh perangkat daerah, hingga kendaraan yang telah rusak berat tetapi belum diperbarui statusnya dalam data Barang Milik Daerah.
Sementara itu, sebanyak 70 kendaraan yang dikuasai pihak yang tidak berhak tersebar di lima OPD, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD Abepura, dan RSUD Jayapura.
Menurut Danny, sebagian kendaraan tersebut masih digunakan oleh aparatur sipil negara (ASN) yang telah pensiun maupun pegawai yang telah berpindah ke daerah otonom baru (DOB).
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menggelar rapat yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Christian Sohilait pada 24 Juli 2026. Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan Surat Keputusan pembentukan Tim Peneliti Aset sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021.
Tim tersebut akan melibatkan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, serta perangkat daerah terkait untuk melakukan penelusuran dan penertiban aset secara bertahap.
Danny menegaskan, setelah tim terbentuk, Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan penertiban aset dengan melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan apabila diperlukan.
Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn.) Matius D. Fakhiri berkomitmen menata seluruh aset daerah, termasuk kendaraan dinas, agar pengelolaannya lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.










