REPORTASEPAPUA, Jayapura – Kantor Hukum Yuliyanto & Associates berencana mengadukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua terkait dugaan maladministrasi dalam penyampaian informasi perpajakan kepada media massa yang menyebut identitas salah satu wajib pajak.
Pengaduan tersebut menyusul surat keberatan yang telah dilayangkan kepada Bapenda Kota Jayapura. Kantor hukum menilai informasi yang dipublikasikan ke media berpotensi membuka identitas wajib pajak sebelum adanya penyelesaian proses administrasi perpajakan.
Advokat Yuliyanto, S.H., M.H. mengatakan pemerintah memang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai prinsip negara hukum, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta menghormati hak-hak warga negara.
“Tidak boleh ada penghakiman melalui media sebelum proses administrasi perpajakan selesai. Pemerintah memiliki kewenangan memeriksa, tetapi bukan berarti dapat membuka dugaan pelanggaran wajib pajak kepada publik tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Yuliyanto dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, pemberitaan yang memuat identitas wajib pajak disertai dugaan manipulasi pajak dan ancaman penutupan usaha berpotensi menimbulkan kerugian terhadap nama baik, kepercayaan konsumen, hubungan bisnis, hingga keberlangsungan usaha. Padahal, kata dia, belum terdapat keputusan administrasi yang berkekuatan hukum tetap.
Kantor Hukum Yuliyanto & Associates menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perpajakan, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pejabat publik dalam menggunakan kewenangannya. Jika informasi yang dipublikasikan benar berasal dari pejabat Bapenda, maka perlu diuji apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan prinsip kerahasiaan administrasi perpajakan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui laporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Papua, pihaknya meminta dilakukan pemeriksaan secara independen terhadap dugaan maladministrasi. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menelusuri dasar hukum penyampaian informasi kepada media serta memastikan apakah prosedur administrasi telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Kantor Hukum Yuliyanto & Associates juga meminta Bapenda Kota Jayapura memberikan penjelasan mengenai dasar hukum penyampaian informasi kepada media, status pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dimaksud, pejabat yang memberikan keterangan, hingga langkah pemulihan apabila publikasi tersebut ternyata tidak memiliki dasar hukum yang memadai.
Yuliyanto menegaskan, langkah hukum yang ditempuh bukan untuk menghambat penegakan hukum di bidang perpajakan, melainkan untuk memastikan setiap tindakan pemerintah dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, serta menghormati hak-hak konstitusional warga negara.
“Kami mendukung pemberantasan penghindaran pajak. Namun penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur hukum yang benar, bukan melalui pembentukan opini publik yang berpotensi menghakimi sebelum ada keputusan yang final,” tegasnya.










